Tepis Tekanan PBB, Korut Tegaskan Tak Terikat Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir

New York: Utusan Korea Utara (Korut) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas menyatakan bahwa Pyongyang tidak akan pernah terikat oleh perjanjian apa pun terkait pelucutan senjata atom.

Otoritas Korea Utara juga menekankan bahwa tidak ada satu pun tekanan eksternal yang mampu mengubah status mereka sebagai negara bersenjata nuklir.

Pernyataan tajam dari Duta Besar Kim Song, yang turut disiarkan oleh media pemerintah pada hari Kamis waktu setempat, muncul di tengah hujan kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. 

Kritik tersebut dilontarkan terhadap program nuklir Korea Utara dalam konferensi PBB yang tengah berlangsung untuk meninjau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Pyongyang diketahui telah menarik diri secara sepihak dari NPT pada tahun 2003 silam. Sejak saat itu, negara tertutup ini telah melakukan setidaknya enam uji coba nuklir berskala besar yang langsung memicu jatuhnya berbagai sanksi berat dari Dewan Keamanan PBB. Korea Utara saat ini diyakini telah memiliki puluhan hulu ledak nuklir yang siap pakai.

"Pada Konferensi Peninjauan NPT ke-11 yang saat ini sedang berlangsung di markas besar PBB, Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikutinya tanpa dasar telah mempertanyakan status dan pelaksanaan hak kedaulatan kita saat ini," tegas Kim mengutip laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 7 Mei 2026.

Kim kembali mengingatkan bahwa posisi negaranya sudah final.

"Status Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai negara bersenjata nuklir tidak akan berubah berdasarkan klaim retorika eksternal atau keinginan sepihak. Untuk memperjelas sekali lagi, Republik Demokratik Rakyat Korea tidak akan terikat oleh Perjanjian Non-Proliferasi dalam keadaan apa pun," tambahnya.

Ia melanjutkan bahwa status absolut negara tersebut sebagai kekuatan nuklir telah "diabadikan dalam konstitusi, yang secara transparan menyatakan prinsip-prinsip penggunaan senjata nuklir".

 Korea Utara memang sejak lama bersikeras tidak akan pernah melucuti persenjataan nuklirnya, menggambarkan kebijakan tersebut sebagai jalan yang "tidak dapat diubah", serta berjanji akan terus memperkuat kapasitas tempur militernya.

Manuver militer Pyongyang belakangan ini juga menjadi sorotan dunia setelah mereka dilaporkan mengirimkan pasukan darat dan peluru artileri untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. 

Para pengamat militer internasional meyakini bahwa langkah ini merupakan barter strategis, di mana Pyongyang menerima bantuan teknologi militer tingkat lanjut dari Moskow sebagai imbalannya.

Sebagai konteks global, laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada Januari 2025 mencatat bahwa sembilan negara bersenjata nuklir Rusia, AS, Prancis, Inggris, Tiongkok, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara secara kolektif memiliki 12.241 hulu ledak nuklir. 

Menurut SIPRI, AS dan Rusia mendominasi kepemilikan dengan memegang hampir 90 persen dari total senjata nuklir di dunia dan terus menjalankan program modernisasi besar-besaran.

Isu nuklir ini turut menjadi inti dari memanasnya konflik antara AS dan Israel melawan Iran. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa Teheran yang berstatus sebagai penandatangan NPT tidak akan pernah dibiarkan memiliki senjata nuklir.

Di sisi lain, Iran terus membantah tudingan bahwa mereka berupaya mengembangkan senjata atom dan dengan gigih menuntut Washington agar mengakui hak kedaulatannya untuk memperkaya uranium.