Mendagri: Inflasi Bulanan 3 Provinsi Terdampak Bencana Membaik

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan inflasi bulanan (month to month) pada tiga provinsi terdampak bencana menunjukkan perbaikan seiring pulihnya distribusi barang dan jasa.

Tito menyebut perbaikan tersebut menjadi indikator upaya normalisasi sarana dan prasarana sosial, serta ekonomi berkontribusi positif terhadap ketersediaan pasokan dan pengendalian harga bahan pokok.

"Artinya, apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dalam mengendalikan harga barang dan jasa sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 6 April 2026.

Dia menjelaskan Sumatra Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen. Sedangkan, Sumatra Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Khusus Aceh, sempat terjadi inflasi tahunan cukup tinggi akibat gangguan distribusi seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring pulihnya distribusi.


Ilustrasi inflasi. Dok. Freepik
 

Perbaikan tersebut menjadi sinyal ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga momentum tersebut melalui pemantauan komponen inflasi serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dia menilai indikator inflasi bulanan lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan inflasi tahunan (year on year) untuk kepentingan pengendalian harga.

"Data inflasi year on year baik untuk pegangan nasional dan internasional. Tapi untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat menggunakan month to month," ujar dia.

Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, inflasi bulanan juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen.

Perkembangan tersebut dipengaruhi antara lain oleh normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas pada periode libur panjang dan hari raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.