KontraS: Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi Mewarisi Setumpuk Masalah

Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Agus baru menjabat kurang dari sepekan pascadilantik sebagai KSAD.

“Sebuah proses yang sangat kilat bagi seorang calon Panglima TNI. Terlepas dari segala diskursus dan kontroversi dibalik penunjukan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI, Jenderal Agus sesungguhnya mewarisi setumpuk masalah institusional yang akan menjadi PR (pekerjaan rumah) selama ia menjabat sebagai Panglima TNI nanti,” ujar Komisioner KontraS, Dimas Bagus Arya, Senin, 6 November 2023.

Setidaknya, kata Dimas, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian calon Panglima TNI ketika terpilih nantinya. Pertama, terkait situasi kekerasan yang masih menghantui institusi TNI.

Berdasarkan temuan KontraS sejak Januari-Oktober 2023, terjadi 59 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan prajurit TNI. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat prajurit TNI di lapangan yang menunjukkan sikap arogansi kepada masyarakat.

Kedua, berkaitan dengan keberadaan peradilan militer. Peradilan militer yang selama ini sering memberikan vonis ringan kepada prajurit yang menjadi pelaku tindak pidana membuat peradilan militer seakan mempertahankan kultur impunitas.

“Maka agenda revisi terhadap peradilan militer harus menjadi perhatian bagi calon Panglima TNI, ia harus sepenuhnya mendukung agenda revisi peradilan militer dengan bekerja bersama stakeholder terkait demi mewujudkan amanat dan cita-cita reformasi,” tutur dia.

Ketiga, calon Panglima TNI harus menghentikan wacana revisi UU TNI yang sempat mengemuka dan secara penuh mendukung implementasi UU TNI. Panglima baru juga harus bersikap tegas kepada segala upaya menyeret TNI ke ranah sipil, seperti halnya penempatan di jabatan ASN, pj kepala daerah, dan terlibat berlebihan dalam agenda pembangunan.

Selain ketiga masalah institusional tersebut, calon Panglima TNI akan memimpin institusi TNI menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Dimas mendesak netralitas TNI pada masa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 demi menjaga profesionalitas TNI.

“Walaupun sekarang cukup banyak purnawirawan perwira tinggi yang menjadi pendukung dan tim sukses partai politik dan pasangan calon tertentu, calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk menjamin netralitas TNI,” ujar dia.

(Yakub Pryatama Wijayaatmaja/MI)