Progres Gabung OECD Capai 80%, Pemerintah Kejar 3 RUU Prioritas

Jakarta: Pemerintah mencatat progres proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mencapai sekitar 80 persen. Saat ini, pemerintah bersama DPR mempercepat penyelesaian sejumlah regulasi yang menjadi persyaratan keanggotaan organisasi tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pemenuhan berbagai persyaratan yang ditetapkan OECD. Namun, masih terdapat sejumlah ketentuan yang membutuhkan penyempurnaan melalui peraturan perundang-undangan.

"Progres sementara ini kan dalam secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80 persen," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Ia mengungkapkan, salah satu regulasi yang menjadi prioritas adalah aturan mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari strandar yang harus dipenuhi Indonesia dalam proses aksesi OECD.

Selain itu, pemerintah bersama DPR juga memprioritaskan penyelesaian revisi Undang-Undang Statistik serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.


Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Bakom RI.

 

 

Revisi UU persaingan usaha jadi prioritas

Airlangga menambahkan, aturan mengenai persaingan usaha yang berlaku saat ini perlu diperbarui karena telah diterbitkan sejak 1999. Revisi aturan tersebut sebelumnyaa telah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadi inisiatif Komisi VI DPR untuk segera diselesaikan.

"Persaingan usaha kan ini kita punya masih yang lama sekali, tahun 99. Jadi ini kan sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR, itu minta segera diselesaikan," tambah Airlangga.

Menurut dia, pembaruan regulasi persaingan usaha menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyesuaian kebijakan Indonesia terhadap standar OECD.

Sementara itu, dalam pembahasan konvensi foreign bribery dan revisi ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pemerintah turut melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk menyempurnakan aturan agar sesuai dengan kebutuhan reformasi regulasi dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.