Menlu Singapura: PM Wong dan Presiden Prabowo Berkomunikasi Atasi Tantangan Bilateral

Singapura: Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dan menetapkan komitmen politik untuk melakukan apa pun yang diperlukan guna mengatasi tantangan bilateral, termasuk masalah kabut asap.

"Komunikasi telah terjalin di tingkat tertinggi antara Perdana Menteri Wong dan Presiden Prabowo," ujar Menlu Balakrishnan, dikutip dari Channel News Asia, Rabu 28 Oktober 2026.

"Hal ini menetapkan komitmen politik dari kedua belah pihak untuk melakukan apa yang diperlukan, dan kini kami harus mengimplementasikan rencana-rencana tersebut serta melaksanakan komitmen itu," tambahnya.

Ia tidak memberikan perincian lebih lanjut mengenai apa yang dibahas oleh kedua pemimpin tersebut.

Balakrishnan menyampaikan hal ini kepada media Singapura saat melakukan kunjungan resmi selama tiga hari ke ibu kota Jakarta, dari hari Selasa hingga Kamis. Ia bertemu dengan Presiden Prabowo pada Rabu.

Sebelumnya, pada hari Selasa, Balakrishnan telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, dan mengumumkan pembentukan gugus tugas gabungan untuk mengoordinasikan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan, melalui pertukaran informasi dan bukti lintas negara.

Singapura dan Indonesia juga mengumumkan pembentukan saluran komunikasi khusus (hotline) baru untuk menangani perbedaan pendapat terkait isu-isu bilateral.

Menangani masalah kabut asap merupakan "prioritas nasional utama" bagi Presiden Prabowo, ungkap Arrmanatha pada hari Selasa.

"Tidak boleh ada batas negara yang melindungi pihak-pihak yang meraup keuntungan dari pembakaran hutan kita," tegas Menlu Arrmanatha.

Menanggapi pertanyaan dari Channel News Asia pada Rabu, Menlu Balakrishnan menyatakan bahwa ia belum dapat memberikan perincian mengenai susunan gugus tugas tersebut.

Ia menambahkan, "Mengingat adanya komitmen di tingkat pimpinan kedua negara, kami akan menuntaskan hal ini dengan cepat, segera, dan efektif."

Saat ditanya mengenai masalah kontrak gas dan bagaimana Indonesia serta Singapura mencapai kesepakatan selama kunjungannya, Balakrishnan mengatakan bahwa para menteri dari Singapura maupun Indonesia memiliki komitmen bersama untuk menjunjung tinggi "kesucian kontrak" (sanctity of contract).

Pada 24 Oktober, Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura guna mengalihkan lebih banyak pasokan untuk kebutuhan listrik di dalam negeri. Pemotongan ini masih berada dalam batasan kontraktual, ujar Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Indonesia, Bahlil Lahadalia, pada 26 Oktober.

Saat berbicara dalam konvensi Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party) pada Minggu, PM Wong menyatakan bahwa Singapura mengharapkan semua pihak yang telah menandatangani kontrak komersial untuk pasokan gas agar "memenuhi komitmen mereka".

Dalam pernyataan pembukanya mengenai tujuan kunjungannya, Menlu Balakrishnan mengatakan bahwa ketika muncul suatu masalah, terutama yang bersifat lintas batas, diperlukan "komunikasi langsung tingkat tinggi" antar pemerintah.

"Dengan segala hormat, diplomasi tidak bisa dijalankan hanya melalui telepon atau media. Diperlukan penjelasan langsung secara tatap muka untuk menyampaikan kekhawatiran sekaligus mencari solusi," ujar Menlu Balakhrisnan.

Ia menuturkan bahwa saat menangani masalah seperti kabut asap yang berdampak pada masyarakat di lapangan, baik di Indonesia maupun Singapura, "aspek politik memang turut terlibat".

"Namun, dalam situasi seperti ini, sangatlah penting untuk terus mengupayakan solusi yang bersifat kooperatif, kolaboratif, dan konstruktif,” tegas Menlu Balakhrisnan.