Pidato Kenegaraan Jokowi Dinilai Minim Substansi

Jakarta: Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai minim substansi dan lebih banyak menyampaikan curahan hati (curhat). Padahal, pidato dalam sidang umum MPR itu merupakan forum formal dan penting.

"Kemarin informasinya sedikit, banyak dengar curhat Presiden, dan alasan-alasan seorang presiden tanpa kemudian menyentuh hal-hal penting," kata Direktur Eksekutif Kedai Kopi Hendri Satrio dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Keukeuh Jadi King Maker, Jokowi Kini Berhadapan dengan Partai Sendiri?" Minggu, 20 Agustus 2023.

Hendri mengatakan intinya pidato tersebut, yakni Jokowi ingin dikasihani. Hal itu tercermin dari ucapannya soal kerap dihina planga-plongo, firaun, tolol, hingga julukan pak lurah.

"Mustahil sembilan tahun berkuasa baru tahu dirinya dipanggil pak lurah. Kenapa baru sadar selama ini kode itu adalah kode untuk dirinya?" papar dia.

Hendri juga menyitat ucapan Jokowi soal beratnya tugas menjadi presiden lantaran banyak tantangan. Pernyataan itu menggelitik.

"Sebetulnya bisa dilakukan saat pidato kenegaraan pertama di 2015 dan disikapi dengan tidak maju di periode kedua. Ini sudah dua periode, ngomong gitu. Aneh melihatnya," ujar dia.

Menurut Hendri, ada banyak hal yang lebih urgen untuk disampaikan Jokowi. Sebab, Jokowi hanya sempat membahas hilirisasi.

"Bahkan IKN (Ibu Kota Nusantara) tidak disebut (padahal) kebanggaan dia. Kemudian tidak bicara pemberantasan korupsi, KUHP, bahkan tidak bicara Pemilu (Pemilihan Umum) 2024," jelas dia.

Selain itu, Hendri menyoroti rencana Jokowi soal kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) delapan persen. Informasi itu dinilai kurang tepat disampaikan dalam sidang umum MPR.

"Paling aneh karena kelasnya bukan pidato kenegaraan. Jadi lebih banyak klarifikasi, minta dikasihani, dan berusaha defensif," tutur dia.