Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan media di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). (ANTARA/Azhfar Muhammad)
Pemerintah Tunjuk Sejumlah Menteri Tangani Karhutla Per Wilayah
Achmad Zulfikar Fazli • 23 August 2026 16:56
Jakarta: Pemerintah pusat sudah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dibagi per wilayah. Semua pihak telah diminta membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra.
"Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi, ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 23 Agustus 2026.
Beberapa pejabat yang ditunjuk termasuk sejumlah menteri koordinator dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD). Pembagian itu dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan karhutla dan bukan berarti pejabat setingkat menteri hanya bertanggung jawab untuk wilayah tertentu.
Dia mengatakan pemerintah terus berupaya secepatnya untuk menangani karhutla. Fokus penanganan dilakukan di enam provinsi prioritas rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan
Namun, pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) yang menangani karhutla. Prasetyo menyebut hasil koordinasi lintas sektor sudah terjalin kuat.
"Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat. Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan termasuk heli untuk water bombing sampai APD dan penambahan pasukan, semua sudah dikerjakan," jelas Prasetyo.

Tim gabungan melakukan pendinginan di lokasi karhutla di Desa Muara Harapan, Kabupaten Muara Enim, Kamis. ANTARA/HO/BPBD Muara Enim
Pemerintah sebelumnya meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra dengan mengerahkan 12.880 personel untuk upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan, termasuk berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalteng pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Salah satu arahan yang disampaikan adalah memberikan bantuan tambahan alat dan fasilitas pendukung pemadaman, termasuk empat helikopter pengebom air atau water bombing, 100 pompa air, dua ribu APD, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air.