Ketua MPR Ajak Masyarakat Bangun Demokrasi Santun dan Beradab

Jakarta: Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak seluruh masyarakat membangun budaya demokrasi yang lebih beradab dengan tetap menjaga kesantunan dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Menurutnya, demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan yang berbeda.

"Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan budi dan bahasa yang baik," kata Muzani dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Ia menilai perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling mencela, menghina, atau merendahkan martabat sesama.

Muzani juga mengutip pesan pujangga Melayu dalam Gurindam Dua Belas; Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. 

Ia menilai pesan tersebut masih relevan dengan kehidupan demokrasi saat ini. Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat hanya karena masyarakat semakin keras dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, demokrasi akan semakin kokoh apabila kebebasan berbicara berjalan beriringan dengan tanggung jawab.

"Kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan," ujarnya.

Peserta Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD

Transformasi Teknologi Memperluas Ruang Demokrasi

Selain itu, Muzani menyoroti perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Kini, setiap warga negara memiliki kesempatan yang semakin besar untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, serta terlibat dalam berbagai perdebatan publik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi membawa tantangan baru. Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, hingga kabar bohong dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia," tegasnya.

Ia mengingatkan agar perbedaan politik tidak merusak hubungan sosial di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan dan pandangan politik tidak seharusnya menjadi penyebab rusaknya persahabatan, terpecahnya keluarga, maupun tumbuhnya kebencian antarsesama anak bangsa.