IPK Indonesia 2023 Stagnan Jadi Anomali Demokrasi Indonesia

Jakarta: Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2023 yang stagnan dengan skor 34 berdampak pada kualitas demokrasi bangsa. Hal itu terlihat dari berbagai praktik di lapangan yang belum sejalan dengan muruah demokrasi.

"Kita menghadapi yang disebut sebagai anomali Indonesia. Terbiasa pemilu, tapi kita tidak antikorupsi," kata Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam konferensi pers di JW Marriott Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2024.

Titi mengatakan adanya pemaksaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun yang sama pada 2024. Hal itu sudah dimulai dengan tetap memaksakan pilkada di tengah pandemi covid-19.

"Memang didesain secara sistemik untuk tidak terselenggara sesuai prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil," ujar dia.
 

Baca juga: Presiden Terpilih Harus Jadi Panglima Antikorupsi

Titi menyebut gejala itu juga muncul dalam tahapan Pemilu 2024. Contohnya masa kampanye yang sangat pendek selama 75 hari, pencalonan yang mepet, hingga penyelenggara pemilu yang sangat sibuk.

"Akibatnya publik tidak fokus dan mudah terkecoh oleh sebaran isu yang terlalu banyak, konsolidasi partai kedodoran, kontrol tidak maksimal, dan penyelenggara sangat permisif pada peserta pemilu," ucap dia.

Titi menuturkan absennya demokrasi internal partai memperburuk praktik politik transaksional stadium akut. Dampaknya muncul mahar politik, jual-beli nomor urut, serta jual-beli suara.

"Hingga kooptasi partisan atas lembaga-lembaga independen negara," jelas dia.