Hidupkan Ekonomi Lokal, BGN Minta Bahan Baku MBG Tak Lagi Beli di Pasar

Bandung: Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat lokal merupakan kunci utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan memenuhi nutrisi nasional, tetapi juga menjadi fondasi krusial dalam memperkuat ketahanan pangan saat terjadi bencana alam.

Plt Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, persepsi masyarakat terhadap program MBG telah bergeser. Awalnya, program ini dianggap hanya sekadar aksi berbagi makanan, namun kini telah bertransformasi menjadi penggerak ekonomi desa yang nyata.

"Di banyak wilayah terpencil, dapur MBG kini menjadi pusat ekonomi produktif. Bahan pangan lokal yang dulu tidak bernilai, seperti pisang, kini mulai diolah dan dikemas dengan baik untuk disuplai ke dapur-dapur kami," ujar Gunalan dalam keterangannya di Bandung.

Data nasional menunjukkan skala program yang masif:
> 17.362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi.
> 44 Juta jiwa penerima manfaat (anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita).
> 736 Ribu petugas lapangan dikerahkan.
> 40 Ribu supplier dari unsur UMKM dan masyarakat lokal telah terlibat.

Gunalan secara terbuka mengkritik praktik SPPG yang masih berbelanja bahan baku di pasar komersial besar. Menurutnya, hal tersebut melenceng dari visi Presiden yang menginginkan perputaran uang tetap berada di tangan rakyat.

"Harapan Bapak Presiden jelas: pangan dibeli dari rakyat, diolah oleh rakyat, lalu kembali ke rakyat. Jika terus membeli di pasar, hanya segelintir pihak yang diuntungkan," tegasnya. BGN mendorong agar seluruh bahan baku dipasok langsung oleh UMKM, koperasi, dan BUMDes di wilayah sekitar SPPG berada.

Dampak ekonomi ini sudah mulai terlihat di Sulawesi Utara dan Jawa Tengah (Blora-Grobogan). Banyak warga yang sebelumnya bekerja di sektor informal kini kembali menekuni sektor pertanian karena adanya kepastian serapan pasar dari program MBG.

Jawa Barat memegang peran strategis dengan target 4.600 SPPG, di mana 3.999 unit di antaranya sudah mulai beroperasi. Dengan dukungan lebih dari 9.000 supplier lokal, provinsi ini diharapkan menjadi contoh nasional dalam mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok gizi.

Selain dampak ekonomi, BGN juga mengoptimalkan 264 SPPG di wilayah Sumatera sebagai dapur umum darurat. Dapur-dapur ini bertugas menyiapkan asupan bergizi bagi korban bencana dengan standar nutrisi yang terukur, bukan sekadar makanan instan.

Menatap tahun 2025–2026, BGN akan fokus pada standarisasi kebutuhan pangan dan integrasi data pengawasan. Gunalan mengajak seluruh pihak untuk melihat MBG bukan sebagai proyek sesaat, melainkan investasi sosial-ekonomi jangka panjang.

"Kalau dikerjakan bersama dan benar, manfaatnya akan kembali sepenuhnya ke rakyat," katanya.