Mendes PDT Tegaskan Membangun Desa Sama dengan Membangun Indonesia

Jakarta: Hampir semua hajat atau program kementerian/lembaga ada di desa. Sebab, lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 73 persen penduduk Indonesia berada di desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengistilahkan kondisi ni dengan membangun desa sama dengan membangun Indonesia. Pasalnya, sebagian besar masyarakat berada di desa.
 
“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, Bangun desa membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” kata Mendes PDT saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Sebagai upaya untuk membangun desa, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Kemendes PDT  bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia (dulu KemenkoPMK) ditunjuk Pemerintah Indonesia menjalankan program ini. 

Dia menyatakan kesiapannya berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan desa. Dia akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada kementerian/lembaga terkait agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.
 

Baca Juga:  Mendes: BLT Dana Desa Masih Jadi Solusi Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menilai rakor ini penting dilakukan untuk menyinergikan dan menyelaraskan program  ke depan. Utamanya, program yang ada di desa dan daerah tertinggal.

Muhaimin mengatakan dalam konteks pembangunan desa dan daerah tertinggal, Peraturan Presiden memerintahkan ada satu deputi khusus yang menangani desa dan pembangunan daerah tertinggal. 

“Nah kenapa kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi, karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan napas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujar Muhaimin.

Dia menambahkan dengan kucuran dana desa Rp71 triliun untuk pembangunan desa pada 2025, desa harus bisa menjadi supplier utama dalam program makan bergizi gratis. Menurut Muhaimin, program makan bergizi gratis akan melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, UMKM, dan lainnya.

“Bersinergi dengan UMKM, Koperasi serta BUMDes. Ini yang harus dikoordinasikan, di mana BUMDes-nya, di mana UMKM-nya, di mana Koperasinya. Harus ada sinergitas yang baik antar kementerian/lembaga,” ungkap Muhaimin.

Menanggapi makan bergizi gratis, Mendes berkomitmen desa tidak hanya menjadi penonton dalam program tersebut. Sebanyak 20 persen dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Sehingga desa akan terlibat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Nanti akan kami buat aturan, supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes. Jadi modal yang ditransfer langsung ke desa itu kalau bisa kita jadikan modal di  BUMDes. Nanti mereka memproduksi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan bisa banyak manfaatnya,” ujar dia.