Semua Pihak Diminta Bantu Warga Terdampak Karhutla

Jakarta: Semua pihak diminta membantu warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peristiwa ini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetap juga berdampak pada kehidupan masyarakat.

“Negeri kita adalah negeri yang kaya hutan, namun sungguh memilukan, di sejumlah wilayah, anak-anak kita bahkan harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang paling mendasar, udara bersih untuk bernapas,” ujar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2026.

Almuzzammil juga menginstruksikan seluruh pejabat publik dari partainya untuk menyisihkan sebagian gaji guna membantu korban karhutla. Instruksi tersebut disampaikan dalam pidato politik pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif dan Kepala Daerah PKS se-Indonesia di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Dia mengatakan dampak karhutla tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga mengancam flora dan fauna yang kehilangan habitatnya. Menurut dia, kepedulian terhadap kelestarian alam harus menjadi bagian dari keimanan dan pengamalan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Pihaknya berupaya membantu masyarakat terdampak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari ikut memadamkan api hingga membagikan masker kepada warga.

“Kepada seluruh pejabat publik PKS, saya instruksikan agar memotong gajinya untuk membantu warga yang terdampak karhutla,” tegas Almuzzammil.

Ilustrasi- personel Manggala Agni melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. ANTARA/HO-Manggala Agni

Dia juga mengajak anggota legislatif dan kepala daerah PKS untuk menunjukkan komitmen nyata dalam membantu masyarakat.

“Apakah Bapak dan Ibu siap memotong gaji untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak karhutla?” ujar Almuzzammil kepada peserta Bimteknas.

Sebagai bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan tersebut, pihaknya menyediakan kode batang (barcode) untuk memfasilitasi penggalangan donasi bagi masyarakat terdampak karhutla.

Selain mendorong bantuan finansial, dia meminta seluruh kantor PKS agar difungsikan sebagai rumah pelayanan kesehatan darurat bagi warga terdampak. Pelayanan ini terutama diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lanjut usia.

Di sisi lain, dia meminta Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk bertindak lebih cepat, tegas, dan tuntas dalam menangani karhutla. Menurut dia, upaya penanganan harus disertai langkah penegakan hukum yang kuat terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

“PKS mengecam keras setiap tindakan pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun korporasi. Itu adalah kejahatan besar,” tegas Almuzzammil.

Dia juga meminta pemerintah mencabut izin korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran berat, menuntut pertanggungjawaban para pelaku, serta memastikan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kebakaran.