Upaya Pemakzulan Menhan Hegseth Digagalkan oleh Partai Republik di DPR AS

Washington: Anggota Partai Republik di DPR Amerika Serikat (AS) bersatu untuk menunda pembahasan pasal-pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Hegseth sebelumnya menepis tuduhan tersebut sebagai ulah seorang anggota Kongres dari Partai Republik yang merasa “kecewa”.

Langkah dari Partai Republik ini melindunginya dari kecaman keras dan potensi pelengseran, menyusul kekalahan telak partai tersebut dalam pemilihan umum yang dipicu oleh ketidakpuasan pemilih terhadap perang di Iran.

Tindakan ini menghindarkan Partai Republik dari pemungutan suara terkait pemakzulan Pete Hegseth atas delapan tuduhan terpisah. Tuduhan tersebut mencakup pelanggaran Konstitusi karena melancarkan perang di Iran dan wilayah lain tanpa otorisasi Kongres, pengabaian hukum untuk meminimalkan korban sipil, serta penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan tindakan balasan terhadap seorang senator akibat pernyataan publik yang bersangkutan.

Hasil pemungutan suara menunjukkan 211 suara mendukung pengalihan tuduhan tersebut ke sebuah komite, atau langkah yang memungkinkan Partai Republik untuk menunda prosesnya tanpa batas waktu.

Hanya satu anggota Partai Republik, yaitu Thomas Massie dari Kentucky, memilih bersama pihak Demokrat untuk menolak pengalihan tersebut.

Hasil ini menjadi penyelamat yang tak terduga bagi Pete Hegseth, salah satu anggota kabinet Presiden Trump yang paling vokal dan konfrontatif, sekaligus sosok yang menjadi wajah publik dalam perang melawan Iran.

Perilakunya kerap menuai kritik dari kedua belah pihak (Demokrat dan Republik) di Kongres. Posisinya di dalam pemerintahan pun semakin dipertanyakan setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu, di mana ketidakpuasan pemilih terhadap perang menjadi faktor utama.

Sebelumnya, sempat tidak jelas apakah para legislator Partai Republik -,termasuk beberapa orang yang kalah secara tak terduga atau hanya menang tipis dalam pemilihan kembali,-nakan tetap memberikan dukungan kepadanya.

Pemungutan suara ini berlangsung beberapa jam setelah Pete Hegseth membela diri dengan tegas dalam sebuah konferensi pers di Pentagon. Ia menyamakan kritik yang ditujukan kepadanya dengan kritik terhadap pasukan Amerika.

“Saya bertanggung jawab penuh atas setiap operasi ini,” ujar Hegseth merujuk pada tindakan militer yang dalam pasal-pasal pemakzulan disebut sebagai pelanggaran hukum.

“Saya bangga telah melaksanakannya, dan saya akan melakukannya lagi besok,” tambah Hegseth, seperti dikutip dari The New York Times, Rabu 11 November 2026.

Ia mengecam Massie karena dianggap melakukan apa yang ia sebut sebagai “tontonan politik, sebuah manifesto pribadi yang didorong oleh ego dan kebencian.” Ia juga menepis tuduhan-tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai serangan dari “seseorang yang merasa tidak puas.”

Beberapa anggota Partai Republik sempat berharap pemungutan suara tersebut akan membuktikan sebaliknya.

Senator Ted Cruz, anggota Partai Republik dari Texas, mengatakan dalam sebuah siniar pada hari Senin bahwa posisi Menteri Pertahanan tersebut “sudah di ujung tanduk.” Ia menambahkan, jika sang menteri tetap menjabat, maka “sangat mungkin, bahkan hampir pasti,” ia akan dimakzulkan.

Namun, sejumlah anggota Partai Republik yang sebelumnya menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Bapak Hegseth menolak pemakzulan sebagai langkah yang tepat. Mereka mencatat bahwa menteri kabinet menjabat atas kehendak presiden, sehingga keputusan untuk memecatnya sepenuhnya berada di tangan Bapak Trump.

Di sisi lain, ada pihak-pihak yang secara pribadi mengungkapkan kekhawatiran bahwa pasal-pasal pemakzulan -,yang mencakup berbagai tuduhan pelanggaran, mulai dari pengawasan operasi militer hingga perselisihan kebijakan di dalam Pentagon,- dapat menyeret presiden, mengingat perannya sebagai panglima tertinggi.

Di Gedung Putih, Wakil Presiden JD Vance memberikan pembelaan tegas terhadap Hegseth. Melalui unggahan di media sosial, ia menyatakan bahwa upaya pemakzulan tersebut tidak lebih dari sekadar teater politik oleh Kongres, padahal Kongres memiliki “banyak sarana lain untuk menyampaikan perbedaan pendapat terkait kebijakan.”

“Apakah Pete Hegseth melakukan pelanggaran yang layak untuk dimakzulkan?” tulis Vance.

“Pertanyaan itu konyol, dan jawabannya jelas: tentu saja tidak,” pungkas Vance.