Raih Mayoritas Kursi Senat dan DPR, Demokrat Berhasil Kuasai Penuh Kongres AS

Washington: Partai Demokrat berhasil menguasai sepenuhnya dua kamar Kongres Amerika Serikat (AS), yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berdasarkan analisis NPR terhadap hasil pemilihan umum sela yang dinyatakan oleh Associated Press (AP), Rabu, 4 November 2026.

Data AP memperlihatkan Demokrat berhasil melampaui 50 kursi yang dibutuhkan untuk meraih mayoritas Senat. Untuk DPR, Demokrat juga berhasil melebihi 218 kursi.

Kemenangan di kedua kamar tersebut mengembalikan kendali penuh Kongres kepada Partai Demokrat untuk pertama kalinya sejak 2023. Perubahan peta kekuasaan ini diperkirakan meningkatkan ketegangan antara Presiden Donald Trump dan kubu Demokrat dalam pemerintahan yang kini terbelah.

Setelah menjalani awal masa jabatan keduanya dengan keleluasaan politik yang relatif besar, Trump diperkirakan menghadapi dua tahun terakhir pemerintahannya dengan pengawasan dan penyelidikan kongres yang lebih ketat. Demokrat kini memiliki kendali atas dua kamar Kongres dan berpeluang menggunakan kewenangan tersebut untuk mengawasi kebijakan pemerintahannya.

Kampanye pemilihan paruh waktu kali ini banyak diwarnai ketidakpuasan warga AS terhadap tingginya biaya hidup dan dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan. Kedua isu tersebut menjadi bagian penting dari pesan kampanye Demokrat, termasuk dalam enam pemilihan Senat yang berhasil mereka rebut dari Partai Republik.

Enam negara bagian tersebut adalah North Carolina, South Carolina, Ohio, Texas, Kansas, dan Iowa. Demokrat juga berhasil mempertahankan kursi Senat di Georgia, meskipun negara bagian itu dikenal sebagai wilayah dengan persaingan politik ketat.

Babak Politik Baru di Washington

Di DPR, Demokrat merebut sejumlah kursi penting. Mereka berhasil memenangkan setidaknya tiga distrik di Florida yang sebelumnya mengalami perubahan batas wilayah oleh badan legislatif negara bagian yang dikuasai Partai Republik. Perubahan tersebut dilakukan untuk menghambat peluang kandidat Demokrat.

Kandidat Demokrat juga berhasil mengalahkan empat anggota DPR petahana dari Partai Republik di sejumlah distrik kompetitif di Pennsylvania.

Dengan hasil tersebut, Washington memasuki babak politik baru. Setelah Kongres baru dilantik pada Januari mendatang, Trump diperkirakan menghadapi serangkaian penyelidikan dan pengawasan dari para legislator Demokrat.

Anggota DPR Robert Garcia dari California, yang diperkirakan akan memimpin Komite Pengawasan DPR, memberikan pernyataan singkat melalui platform X. "SIAPKAN PENGACARA," tulisnya.

Meski demikian, pemilih yang berharap perubahan kebijakan berlangsung cepat mungkin akan kecewa. Trump masih memiliki hak veto sehingga rancangan undang-undang yang disahkan Kongres hampir pasti membutuhkan dukungannya untuk menjadi undang-undang.

Kondisi tersebut membuat agenda Demokrat yang berfokus pada keterjangkauan biaya hidup berpotensi lebih banyak digunakan sebagai pesan politik menjelang pemilihan presiden 2028 daripada langsung diwujudkan menjadi kebijakan dalam waktu dekat.

'Saya Akan Veto'

Dalam wawancara dengan podcast Pod Force One yang dipublikasikan pada Senin, Trump menanggapi kemungkinan hilangnya kendali Partai Republik atas Kongres. Ia mengatakan akan memblokir rancangan undang-undang yang diajukan Demokrat jika partai tersebut menguasai kedua kamar.

"Saya akan menjadi Tuan Veto," kata Trump. Namun, dia menambahkan, "dan pada suatu saat nanti, kami mungkin akan membuat kesepakatan."

Demokrat tetap harus bekerja sama dengan Partai Republik untuk mengesahkan sejumlah legislasi yang wajib diselesaikan, termasuk 12 rancangan undang-undang anggaran tahunan yang diperlukan untuk membiayai operasional pemerintahan federal.

Di sisi lain, penguasaan Senat oleh Demokrat akan menghentikan proses konfirmasi hakim yang dicalonkan Trump secara berkelanjutan melalui majelis tersebut. Calon anggota kabinet Trump juga akan membutuhkan dukungan setidaknya sejumlah senator Demokrat agar dapat menduduki jabatan secara permanen.

Dalam hal penyelidikan, Demokrat telah mengisyaratkan agenda yang luas. Sejumlah isu yang berpotensi diperiksa mencakup independensi lembaga pemerintah seperti Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, hingga kepentingan bisnis presiden dan keluarganya.

Baca juga: Demokrat Berhasil Rebut Mayoritas Senat AS, Batasi Ruang Gerak Trump