Mitigasi Dini Karhutla di Tingkat Daerah Diprioritaskan

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah memprioritaskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini. Langkah penguatan pencegahan dari tingkat daerah digencarkan untuk menekan risiko sebelum api meluas.

"Pencegahan ini harus presisi dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah," kata Dudung seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 12 Oktober 2026.
 

Dudung menjelaskan, pemerintah mendorong koordinasi erat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan ini. Langkah terdepan melibatkan unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, Karang Taruna, hingga perangkat daerah setempat.

Menurut Dudung, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah membesar. Oleh karena itu, kampanye pencegahan secara masif di daerah-daerah rawan kebakaran terus digalakkan.

Fokus Pemadaman Darat dan Rotasi Personel

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan penanganan karhutla di enam provinsi, dengan perhatian khusus di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalteng menjadi salah satu prioritas utama yang dilindungi demi menyelamatkan habitat satwa langka.


BPBD Muara Enim memadamkan karhutla dan rumah warga di Desa Karang Raja, Senin. Foto: ANTARA/HO-BPBD Muara Enim.

Mengingat jarak pandang yang terbatas akibat ketebalan kabut asap serta medan yang sulit dijangkau transportasi udara, pemadaman saat ini mengandalkan operasi darat.

"Operasi bukan berarti operasi seperti militer, tetapi ya penanganannya melalui darat, itu aja, ya," jelas Dudung.

Guna menjaga keberlanjutan operasi pemadaman di lapangan, pemerintah juga menerapkan rotasi personel secara berkala. Langkah ini didukung penuh oleh pengerahan prajurit Kostrad serta pengaturan rotasi oleh Panglima TNI.

Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove

Selain memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Dudung berharap lembaga baru tersebut dapat segera dilantik dan mengacu pada Profesor Satyawan dari Kementerian Kehutanan sebagai calon pimpinan.

Upaya mitigasi dan penanganan karhutla ini juga didukung penuh oleh operasional modifikasi cuaca dari BMKG. Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran agar melakukan langkah penanganan secara maksimal agar krisis karhutla dapat segera teratasi.