Imbas Ketegangan dengan Thailand, Kamboja Akan Terapkan Wajib Militer

Phnom Penh: Pemerintah Kamboja akan mulai menerapkan wajib militer pada 2026, setelah hampir dua dekade hukum tersebut disahkan, namun tidak pernah dijalankan. Perdana Menteri Hun Manet menyebut meningkatnya ketegangan militer dengan Thailand sebagai alasan utama untuk mengaktifkan kembali undang-undang tersebut.

"Konfrontasi ini menjadi pelajaran bagi kita, sekaligus kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat target reformasi militer," ujar Hun Manet dalam pidatonya di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di Provinsi Kampong Chhnang, Senin, 14 Juli 2025.

Mengutip dari Channel News Asia, Senin, 14 Juli 2025, undang-undang wajib militer yang disahkan parlemen pada 2006 mengharuskan seluruh warga negara berusia 18 hingga 30 tahun untuk menjalani dinas militer selama 18 bulan. Namun, pelaksanaannya ditangguhkan selama hampir 20 tahun.

Dalam pengumuman terbarunya, Hun Manet menyatakan masa wajib militer akan diperpanjang menjadi 24 bulan, seiring dengan rencana peningkatan anggaran pertahanan nasional.

"Pembangunan pertahanan kita bukan untuk menginvasi wilayah negara lain, melainkan untuk melindungi tanah air sendiri," tegasnya.

Ketegangan Kamboja dengan Thailand meningkat sejak Mei lalu, menyusul bentrokan di wilayah Segitiga Zamrud, titik pertemuan perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos. Dalam insiden tersebut, seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Thailand.

Peristiwa ini memperkeruh hubungan diplomatik, menyebabkan sejumlah pos lintas batas ditutup, dan memicu larangan impor bahan bakar dan gas dari Thailand oleh pemerintah Kamboja.

Di Thailand, insiden ini juga menimbulkan gejolak politik internal. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra saat ini tengah menjalani sanksi skorsing terkait penyelidikan etik atas tindakannya selama krisis berlangsung.

Ketegangan semakin meningkat ketika rekaman percakapan diplomatik antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ayah dari Hun Manet dibocorkan oleh pihak Kamboja, yang kini tengah menjadi objek penyelidikan hukum.

Thailand sendiri telah lama menjalankan program wajib militer bagi warga laki-laki berusia produktif, melalui sistem undian wajib militer yang menentukan siapa saja yang akan direkrut. Kamboja kini mengikuti langkah serupa, namun dengan mekanisme yang belum dijelaskan secara rinci.

(Muhammad Reyhansyah)