Tujuh Kandidat Berebut Kursi Presiden Korea Selatan

Seoul: Snap election atau Pilpres Korea Selatan (Korsel) ‘dadakan’ dihelat usai mahkamah konstitusi resmi mencopot Presiden Yoon Suk Yeol yang di Desember 2024 menyerukan darurat militer dan seketika menyulut gonjang-ganjing politik Korea.

Kini ada tujuh calon presiden yang bersaing, berebut 44.39 juta suara pemilih untuk jadi yang pertama di Korea Selatan. Tapi hanya dua kandidat yang benar-benar bersaing ketat, sementara yang lain dianggap sebagai pemecah suara.

Adalah Lee Jae-myung dari Partai Demokrat dan Kim Moon-soo dari Partai Kekuatan Rakyat. Meski kini bersaing, keduanya sama-sama mengawali karir politiknya sebagai aktivis gerakan buruh.

Lee Jae-myung dalam janji kampanyenya kerap mengumbar program stimulus ekonomi untuk industri domestik, menghapus hak veto presiden dalam jerat pidana yang melibatkan presiden dan keluarganya, memilih untuk tak gegabah merespons tarif dagang Trump, serta berjanji memulihkan hubungan dengan Pyongyang.

Sebaliknya, Kim Moon-soo cenderung memilih untuk merampingkan regulasi berbelit di sektor industri, menghapus imunitas hakim dan jaksa dari jerat hukum, mendorong pertemuan segera dengan gedung putih guna membahas tarif resiprokal dan konsisten menjaga jarak dengan Korea Utara.

Berdasarkan survei yang dirilis lembaga Real Meter pada 28 Mei 2025, Lee Jae-myung memperoleh dukungan sebesar 49,2%. Ia unggul lebih dari 10% atas pesaingnya Kim Moon-soo dari Partai Kekuatan Rakyat yang meraih 36,8% dukungan. Hasil jajak pendapat oleh lembaga survei Gallup juga menempatkan Lee Jae-myung di posisi teratas dengan 49% suara, sementara Kim Moon-soo 35%.

Pemilih muda Korsel tuntut penciptaan lapangan kerja

Di Pemilu tahun ini, 31,4% pemilik suara merupakan generasi Milenial dan Z --- jumlah yang signifikan dalam menentukan kemenangan kandidat. Dari aspek ekonomi, generasi ini menuntut penciptaan lapangan kerja yang lebih masif, penyediaan hunian, serta biaya hidup terjangkau.

“Beberapa bulan terakhir jadi masa sulit bagi sebagian besar warga. Saya memutuskan untuk memilih sosok yang bekerja untuk rakyat, dan mampu menghadirkan stabilitas politik dan ekonomi” ujar salah satu pemilih muda di Seoul, Oh Yul-suk dilansir dari kantor berita AP.

Namun untuk memenuhi ekspektasi pemilih muda, janji kampanye para calon presiden dinilai butuh lebih realistis.

“Tentu ada perhatian khusus terhadap penyediaan hunian, kemanan sosial. Termasuk fokus terhadap penciptaan lapangan kerja, kelompok usia tua bisa setuju atau tidak. Tapi program kampanye semua kandidat presiden belum miliki langkah konkret untuk memenuhinya” ungkap Jurnalis asal Korea Selatan - Siyoung Kim.

Nantinya, Presiden Korea Selatan terpilih akan dihadapkan dengan segudang pekerjaan terutama dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang terkontraksi imbas prahara politik tahun 2024. Pasalnya Bank Sentral Korea baru-baru ini merevisi target pertumbuhan ekonomi 2025 dari 1,5% ke 0,8%.

Profesor Bidang Perdagangan dan Keuangan Universitas Yonsei - Ko Young-kyung berpendapat, pemimpin baru Korea Selatan harus berani mereformasi kebijakan dalam dan luar negerinya demi pertumbuhan ekonomi.

“Korea harus merancang strategi alternatif untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya. Reformasi kebijakan luar negeri demi pertumbuhan ekonomi misalnya. Inilah mengapa Lee Jae-myung berpandangan untuk meningkatkan kerja sama dagang dengan negara diluar AS dan Jepang demi mengejar pertumbuhan ekonomi.”

Unifikasi 2 Korea diupayakan meski bukan prioritas

Selain tantangan ekonomi, pemulihan hubungan antara Korea Selatan dan Utara turut disorot. Meski penyatuan dua korea terus diupayakan, anggota parlemen dari Partai Minjoo, Young Bae-kim menyebut, di mata pemilih muda unifikasi bukanlah satu-satunya tujuan. Menurutnya stabilitas hubungan antar negara lebih krusial dalam menghadirkan perdamaian.

“Jika bicara unifikasi, generasi muda lebih fokus terhadap perdamaian antar dua negara. Untuk itu kami mendukung kandidat yang bisa mencegah memanasnya konflik, dan mendorong terciptanya dialog yang berkesinambungan” ungkap Young di hadapan 14 pewarta program Indonesia Next Generation Journalist bersama Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia di Seoul pada 20 Mei 2025.