HIPPI Sambut Kebijakan Prabowo Perkuat UMKM dan Ekonomi

Jakarta: Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan besar dan asing untuk membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari rantai pasok disebut wujud nyata keberpihakan negara kepada pengusaha pribumi.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DK Jakarta, Uchy Hardiman, mengatakan melalui kebijakan tersebut negara hadir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Ini (kebijakan pemerintah) selaras dengan komitmen HIPPI dalam melawan ketimpangan sekaligus mewujudkan kedaulatan ekonomi pribumi di bumi nusantara," kata Uchy dalam keterangan pers, Kamis, 20 November 2025.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DK Jakarta. Dokumentasi/ istimewa

Menggunakan filosofi jawa ‘Tumandang, Gumregah, Migunani’, Uchy mengajak seluruh pengusaha pribumi segera bertindak, bangkit dengan semangat dan bermanfaat bagi sesama, untuk mewujudkan tujuan berdiri dan didirikannya NKRI, sebagaimana amanat UUD 1945.

"Dalam Rakernas HIPPI di Yogyakarta kemarin, saya melihat seluruh insan pengusaha pribumi sangat memahami makna filosofi jawa ‘Tumandang, Gumrwgah, Migunani’ yang bersama kita jadikan sebagai semangat gerakan ekonomi pribumi agar bergema ke seluruh penjuru tanah Indonesia," jelas Uchy.

Dalam Rakernas tersebut, Uchy menyebut HIPPI DK Jakarta turut hadir dengan rombongan lengkap, terdiri dari pengurus DPD, ketua umum dari lima wilayah Jakarta, serta seluruh jajaran pengurus daerah. 

Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata terhadap visi besar HIPPI dalam memperkuat kedaulatan ekonomi pribumi.

Uchy mengajak semua pihak untuk mengejawantahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Menurut Uchy peraturan ini mencakup hal-hal seperti penyelenggaraan inkubasi, dukungan dana alokasi khusus untuk koperasi dan UMKM, serta ketentuan mengenai peran pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi. 

"Satu hal yang dapat saya pastikan, HIPPI senantiasa hadir sebagai wadah perjuangan ekonomi yang berpihak pada pengusaha lokal, UMKM, serta pelaku usaha daerah agar mampu bersaing dan mandiri di tengah tantangan ekonomi global," ujar Uchy.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak. Menurutnya kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat.

“Di Indonesia, kami menerapkan prinsip ini melalui program nasional yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan," ungkap Presiden Prabowo saat memberikan pidato di APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, Jumat, 31 Oktober 2025.