815 Desa di Jatim Rawan Kekeringan dan Karhutla

Surabaya: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menyiapkan strategi menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan pada tahun 2025. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 815 desa di 218 kecamatan yang tersebar di 25 kabupaten/kota berpotensi mengalami kekeringan.

Pejabat Fungsional BPBD Jatim, Sriyono, menegaskan meski curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Timur hingga akhir Mei 2025 masih relatif tinggi, potensi kekeringan tidak bisa dianggap remeh.

“Sejak 2022 hingga 2024 jumlah desa terdampak kekeringan memang menunjukkan tren penurunan. Namun di tahun ini tetap ada 815 desa yang masuk kategori rawan,” kata Sriyono, saat konferensi pers di Kantor Diskominfo Jatim, Kamis, 11 September 2025.

Pada 2024 lalu, Pemprov Jatim bahkan menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan (Karhutla). Dari 38 kabupaten/kota, 27 di antaranya menetapkan status kedaruratan, dengan 25 daerah menerima bantuan distribusi air bersih.

“Sepanjang 2024, BPBD sudah melakukan lebih dari 21 ribu ritasi dropping air bersih ke 815 desa yang terdampak,” jelas Sriyono.
 

Baca:  5 Desa di Klaten Kekeringan, Ribuan Jiwa Terdampak

Mengantisipasi kondisi serupa di 2025, BPBD Jatim telah menyiapkan beberapa langkah strategis, antara lain dropping air bersih menggunakan tandon dan jerigen dan pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tanggap darurat. Kemudian optimalisasi anggaran rutin BPBD provinsi untuk status siaga darurat dan koordinasi percepatan penetapan status kedaruratan dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami ingin jika status darurat ditetapkan lebih cepat, maka penanganan pun bisa segera dilakukan tanpa hambatan,” ujar Sriyono.

Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi karhutla. Menurut Sriyono, 99 persen kebakaran hutan di Jatim dipicu aktivitas manusia, mulai dari perburuan liar hingga pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Pencegahan karhutla kami lakukan dengan patroli rutin, pemantauan kawasan rawan, hingga sosialisasi penyiapan lahan tanpa bakar,” pungkas Sriyono.