Mensesneg Prasetyo Hadi Temui Massa Aksi Indonesia Gelap

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan dua Wakil Menterinya, Bambang Eko Suhariyanto serta Juri Ardiantoro turun langsung menyambangi massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Ketiganya langsung menemui massa aksi setelah sempat terjadi kericuhan.

Prasetyo Hadi awalnya berbicara melalui pengeras mobil polisi di sisi lain dari mahasiswa. Namun, massa aksi meminta agar Prasetyo mendatangi para mahasiswa.

Terlihat pengamanan secara ketat dilakukan oleh pihak kepolisian dan mahasiswa yang membuat pagar untuk menjamin keamanan Prasetyo Hadi dan kedua wamennya. Bahkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun turun langsung mengawal Prasetyo Hadi untuk naik ke atas mobil komando.

Prasetyo mengaku bangga atas perjuangan para mahasiswa ini sehingga membuat dirinya mengingat masa-masa menjadi mahasiswa dahulu. Ia pun menawarkan untuk duduk Bersama membicarakan tuntutan para mahasiswa.

"Karena bagi saya apa yang saudara-saudara perjuangkan apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan," kata Prasetyo Hadi di atas mobil komando.
 

Baca juga:  Aksi Unjuk Rasa Indonesia Gelap di Patung Kuda Ricuh, Massa Robohkan Pembatas Beton

Diketahui sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar demo bertajuk 'Indonesia Gelap' di depan Istana Negara. Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan, mahasiswa menggelar demo di titik tersebut bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih yang hari ini digelar di Istana Negara.

"Kami akan tetap demo, karena itu sebuah momentum dengan hari pelantikannya kepala daerah,” kata Herianto saat dihubungi, Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto