Pertumbuhan Ekonomi Sulit Capai 5%, Pemerintah Perlu Lompatan Strategis

Jakarta: Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2025 yang hanya mencapai 4,87 persen (year on year/yoy), jauh di bawah target Kerangka Ekonomi Makro sebesar 5,1-5,5 persen. Meskipun angka ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia sebesar 4,7 persen, capaian pertumbuhan tersebut dipandang tidak cukup untuk menjamin tercapainya target tahunan.

"Dalam kondisi ceteris paribus dan tidak ada terobosan program dari pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 4,87 persen, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen secara agregat pada akhir tahun," ujar Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani dalam keterangannya, Selasa, 6 Mei 2025.

Ajib menyebut, kuartal I biasanya menjadi momentum penting pertumbuhan, terlebih adanya momen Ramadan dan Lebaran yang mendongkrak perputaran uang hingga lebih dari Rp140 triliun. Namun, dibandingkan kuartal I-2024 yang tumbuh 5,11 persen, capaian tahun ini menunjukkan pelemahan signifikan.
 

Baca juga:  Ekonomi Tumbuh Melambat, Indonesia Dibayangi Ancaman Resesi

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Tekanan penyumbang ekonomi

Menurutnya, kontraksi ekonomi ini disebabkan oleh tekanan di hampir seluruh komponen utama pendorong pertumbuhan. Pertama, daya beli masyarakat melemah seiring meningkatnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Apindo mencatat lebih dari 40 ribu tenaga kerja mengalami PHK sejak awal tahun. Ini adalah indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan," kata Ajib.

Kedua, belanja pemerintah juga mengalami tekanan serius. Penerimaan pajak hanya mencapai 14,7 persen dari target sampai Maret 2025, jauh dari target ideal 20 persen. Pola pengelolaan dividen BUMN oleh Danantara justru dinilai menjadi penggerus sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketiga, sisi investasi masih stagnan akibat sikap wait and see pelaku usaha di tengah fluktuasi ekonomi domestik dan global. Keempat, sektor ekspor-impor terpukul oleh kebijakan tarif proteksionis dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.

Untuk membalikkan kondisi, Ajib menekankan perlunya kebijakan ekonomi berbiaya rendah  seperti yang diterapkan pemerintah Tiongkok. "Paling tidak ada empat hal yang bisa didorong pemerintah, yaitu penyediaan energi murah, infrastruktur dan logistik efisien, clustering ekonomi dan ekosistem bisnis, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja," ujar Ajib.

Lebih jauh, Apindo mendorong pembentukan konsep Indonesia Incorporated yang menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam merancang solusi strategis, termasuk deregulasi, revitalisasi industri padat karya, dan desain kebijakan pro pertumbuhan serta pemerataan.

"Kalau pemerintah fokus dengan program jangka pendek sekaligus jangka panjang, kontraksi ekonomi kuartal I bisa menjadi pondasi untuk pertumbuhan selanjutnya yang lebih baik. Tapi, harus ada terobosan signifikan dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi agregat 2025 bisa mencapai angka psikologis minimal lima persen," ungkap Ajib.