Kemenkes Diminta Tingkatkan Layanan Kesehatan di Way Haru Lampung

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Rahmawati Herdian meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meningkatkan layanan kesehatan di Desa Way Haru, Bengkunat, Pesisir Barat, Lampung. Selama ini masyarakat desa tersebut kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. 

"Desa Way Haru memiliki potensi besar untuk berkembang, namun layanan kesehatan yang kurang memadai dapat menghambat kemajuan di sana," ungkap Rahmawati dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 April 2025. 

Hal ini disampaikan Rahmawati dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

Rahmawati meminta Kemenkes segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membangun layanan kesehatan di Way Haru. Masyarakat tidak boleh lagi bertaruh nyawa dengan melintasi jalan berlumpur, menyebrangi sungai, hingga menyisir bibir pantai yang rawan ombak besar. 

"Kita harus memastikan bahwa masyarakat Way Haru memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka orang sakit," kata Rahmawati.
 

Baca juga: Kemenkes: Kanker Serviks Bisa Dicegah dan Disembuhkan

Ia menekankan layanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sebab, setiap individu memiliki hak untuk hidup sehat dan memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai.

Hak asasi itu mengandung makna keadilan sosial. Layanan kesehatan harus tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun geografis. 

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh rakyat, serta memastikan bahwa layanan kesehatan tersebut dapat diakses oleh semua orang," ujar Rahmawati.

Ia mengungkapkan layanan kesehatan juga merupakan prioritas pembangunan. Sebab, kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

"Ini merupakan hak dasar manusia untuk mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah," tutup legislator dari Dapil Lampung I itu.