Menlu Turki Sebut Pakta Pertahanan Makkah Setara dengan Pasal 5 NATO

Ankara: Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan perjanjian Mecca Joint Defense Agreement yang ditandatangani bersama Arab Saudi dan Pakistan secara teknis memiliki mekanisme yang setara dengan Pasal 5 NATO, yakni prinsip pertahanan kolektif yang menganggap serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Dalam wawancara dengan program Editor's Desk kantor berita Anadolu Agency, Minggu, 9 Agustus 2026, Fidan mengatakan pakta tersebut menjadi tonggak penting bagi pembentukan arsitektur keamanan baru di kawasan.

"Tidak ada ancaman bersama yang kami tuliskan dalam perjanjian ini," ujar Fidan, seraya menegaskan bahwa ketiga negara penandatangan tidak memandang negara lain sebagai sasaran selama tidak melakukan agresi terhadap mereka.

Mekanisme Pertahanan Kolektif

Fidan menjelaskan prinsip dasar perjanjian itu serupa dengan NATO, yakni memperkuat daya tangkal melalui jaminan keamanan bersama.

"Kami sekarang berada dalam solidaritas satu sama lain," katanya.

Menurut Fidan, tujuan utama mekanisme tersebut bukan untuk memicu konflik, melainkan mencegah perang sehingga negara-negara anggota dapat berfokus pada pembangunan ekonomi dan penyelesaian persoalan politik secara damai.

Ia menjelaskan apabila salah satu anggota menghadapi ancaman, negara tersebut dapat mengajukan permintaan bantuan sesuai kebutuhan. Bentuk dukungan dapat berupa pertukaran intelijen, bantuan logistik, pasokan amunisi, hingga pengerahan pasukan militer.

Untuk menjalankan kerja sama tersebut, pakta akan membentuk komite politik dan militer yang terdiri atas para menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta kepala staf militer ketiga negara. Sebuah sekretariat permanen juga akan didirikan untuk mengoordinasikan implementasi keputusan.

Keamanan Kawasan

Fidan menegaskan bahwa inisiatif tersebut bertujuan memperkuat kemampuan negara-negara kawasan dalam menjaga keamanan tanpa bergantung pada kekuatan eksternal.

"Hegemoni dari luar kawasan tidak menyelesaikan masalah, justru membuatnya semakin rumit dan mahal," ujarnya.

Ia menambahkan stabilitas keamanan menjadi prasyarat bagi integrasi ekonomi yang lebih erat dan kerja sama jangka panjang di kawasan. Menurut Fidan, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan merupakan "negara inti" dari inisiatif tersebut, namun Ankara berharap kerja sama itu dapat diperluas.

"Di bawah visi Presiden kami, kami tidak boleh berhenti pada tiga negara saja. Kami harus berkembang dan, bila perlu, membawa lebih banyak negara ke dalam payung ini," katanya.

Fokus Industri Pertahanan

Selain pertahanan kolektif, kerja sama industri pertahanan akan menjadi salah satu prioritas utama pakta tersebut. Fidan mengatakan isu tersebut mendominasi pembahasan para pemimpin saat penandatanganan perjanjian di Makkah.

Menurutnya, kerja sama akan mencakup interoperabilitas militer, latihan bersama, logistik, pertukaran intelijen, penilaian ancaman, serta pemanfaatan teknologi pertahanan masing-masing negara.

Dalam kesempatan yang sama, Fidan juga menegaskan Turki tidak mengakui Administrasi Siprus Yunani sebagai sebuah negara dan kembali menyerukan isolasi politik terhadap Israel.

Ia juga menyinggung perang Rusia-Ukraina dengan mengatakan bahwa konflik yang berubah menjadi perang berkepanjangan akan mendorong pihak-pihak yang bertikai menggunakan segala cara demi mempertahankan kelangsungan negaranya.

Baca juga:  Turki Tegaskan Pakta Pertahanan dengan Saudi dan Pakistan Tak Ditujukan ke Iran