Program MBG Dinilai Beri Dampak Nyata Bagi Masyarakat

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan dukungan yang besar dari akar rumput terhadap program MBG, khususnya di daerah kota-kota kecil.

Berdasarkan laporan lembaga RISED, dampak awal dirasakan orang tua siswa sebagai penerima manfaat. RISED yang melakukan studi di beberapa daerah, seperti Cilacap, Semarang, Surakarta, dengan melibatkan sekitar 1800 orang tua siswa penerima MBG, menemukan sebagian keluarga merasa pengeluaran harian mereka menjadi lebih ringan. Orang tua juga menjadi lebih jarang menyiapkan bekal dan uang jajan anak mulai disesuaikan. 

"Dari data ini kelihatan kalau MBG memang ada yang butuh. Khususnya keluarga yang kurang mampu.” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia, Ahmad Alimudin, dalam keterangannya, Jumat, 1 Mei 2026.

Menurut dia, fokus MBG saat ini akan menyasar keluarga kurang mampu sebagai prioritas penerima, seperti arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, baru-baru ini.

“Programnya (MBG) terpakai dan ada dampaknya. Dan seperti yang kita tahu, sekarang MBG mulai fokus pada keluarga yang kurang mampu sebagai prioritas penerima karena pada akhirnya yang paling penting bukan perang narasi politiknya. Tapi apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan akses makan bergizi yang lebih baik atau enggak,” ujar dia.

Hasil laporan RISED yang menyurvei orang tua siswa di tiga kota wilayah Jawa Tengah, baru-baru ini menyebutkan lebih dari 80 persen keluarga berpenghasilan rendah mendukung program MBG dilanjutkan. Alasan mereka fundamental, rasa tenang karena anaknya dipastikan makan di sekolah. Dengan begitu, mereka tidak lagi cemas.

Selain itu, sekitar 8 dari 10 orang tua mengakui anak-anak mereka menjadi lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi dan jarang melewatkan waktu makan setelah program MBG berjalan di sekolah.

Angkat Ekonomi Warga

Program MBG di Sumba Barat Daya ikut mengangkat ekonomi warga yang bekerja di dapur MBG. Salah satunya dirasakan, Kristina Lende, yang telah enam bulan bekerja sebagai pencuci ompreng di SPPG Watu Kawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kini saya sudah mampu membeli 20–50 kilogram beras, memenuhi kebutuhan sekolah anak, bahkan membeli sepeda motor dari hasil kerja,” ujar Kristina.
 
Sebelumnya, Kristina hanya mengandalkan penghasilan suami yang bekerja serabutan dan berpenghasilan sekitar Rp50 ribu per hari. Dengan penghasilan tersebut, keluarga Kristina kesulitan bahkan hanya untuk membeli beras 1 kilogram.
 

Baca Juga:  BGN Tegaskan Keamanan Pangan MBG Dijaga Ketat di SPPG

Ilustrasi SPPG. Dok. MTVN

Perubahan Positif Siswa

Sementara itu, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Laura, Maria Dolorosa, menyampaikan kisah positif penerimaan MBG di sekolahnya. Dia melihat ada perubahan signifikan sejak adanya MBG, di antaranya anak-anak lebih antusias, lebih semangat hadir dan bertahan di kelas, mood lebih stabil terutama pada siswa grahita dan down syndrome.

"Selain itu, beban konsumsi asrama berkurang karena siswa sudah makan siang bergizi,” kisah Maria.

SLB Negeri Laura memiliki 68 siswa (59 yang terdata resmi). Ada 5 kelas ketunaan seperti tuna rungu, daksa, autis, hingga grahita, termasuk down syndrome dan lambat belajar. SLB juga membuka kelas jauh di Kodi Utara sejak 2025. Sekitar 40 siswa tinggal di asrama secara bergantian, dengan mayoritas berasal dari keluarga ekonomi desil 1 (sangat miskin) dan 2 (miskin).

Langkah pemerintah yang mulai membenahi tata kelola dan berencana untuk memfokuskan MBG pada keluarga prasejahtera sebagai prioritas adalah langkah tepat secara sasaran. Di luar narasi pro dan kontra terkait MBG, semua pihak juga perlu melihat program ini dari sisi positif, terutama untuk memberikan akses bagi anak-anak dari keluarga yang belum mampu memberikan gizi dan nutrisi cukup setiap harinya.

“Diskusi soal MBG harus mulai naik level. Bukan cuma soal gagal atau sukses. Tapi kita bicara berbasis data. Evaluasi implementasi dan perbaikan SPPG yang bermasalah. Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan,” ujar Alimudin.