Presidensi RI di Dewan HAM Dorong Langkah Kolektif Sekjen dan Presiden Majelis Umum PBB

Jenewa: Dunia tengah menghadapi gejolak yang semakin kompleks. Rivalitas geopolitik negara-negara besar yang kian tajam serta menguatnya unilateralisme terus mengikis fondasi kerja sama multilateral.

Kondisi ini menempatkan keberlangsungan PBB dalam tekanan yang serius, termasuk terhadap Dewan HAM PBB.

Hal ini menjadi fokus perhatian pada Sidang Tingkat Tinggi Sesi ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari 2026, di mana Menlu RI Sugiono berpartisipasi bersama lebih dari 120 pemimpin dan menteri luar negeri dari berbagai kawasan. Menlu RI pada pidatonya secara khusus berpesan bahwa kredibilitas Dewan HAM harus dijaga oleh semua negara.

Isu tersebut juga menjadi topik pembahasan antara Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Presiden Dewan HAM PBB, yang saat ini dijabat oleh Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.

Selama ini, Dewan HAM PBB berperan penting sebagai forum dialog dan kerja sama antarnegara dalam menangani isu hak asasi manusia. Dalam konteks Palestina, misalnya, Dewan HAM memiliki dua mekanisme khusus yang bertugas memantau, menyelidiki, dan melaporkan situasi HAM serta kondisi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat. Mekanisme ini membantu memastikan perhatian dan akuntabilitas internasional tetap terjaga.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa organisasi saat ini menghadapi krisis keuangan paling serius dalam sejarahnya.

Melalui suratnya pada Januari lalu, ia memperingatkan bahwa tanpa dukungan yang memadai, PBB berisiko mengalami gangguan operasional besar mulai Juli 2026.

Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya konflik di berbagai kawasan, termasuk Ukraina, Palestina, Sudan, Myanmar, Afghanistan, Haiti, serta ketegangan terbaru di Iran dan Timur Tengah.

"Tahun ini komunitas internasional akan memperingati 20 tahun pembentukan Dewan HAM," sebut pernyataan Wakil Tetap RI di Jenewa, Jumat 6 Maret 2026.

"Momentum ini menjadi kesempatan untuk merefleksikan kembali kebutuhan dan kapasitas arsitektur HAM internasional agar tetap adaptif menghadapi tantangan global yang terus berkembang," imbuh pernyataan itu.

Di luar kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia sebagai negara anggota akan terus berkontribusi aktif, mulai dari pembahasan isu-isu yang menjadi prioritas utama politik luar negeri, mulai dari pembahasan berbagai isu tematis dan konflik, hingga menyelenggarakan side event yang menyoroti upaya memperkuat akses anak terhadap pangan bergizi.