Streaming 
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Antara.
Program Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Sejalan dengan Amanat Reformasi
Anggi Tondi Martaon • 21 May 2026 22:06
Jakarta: Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dinilai sejalan dengan reformasi. Dia menyebut tuntutan rakyat terkait pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh Prabowo.
"Program pemerintahan Prabowo-Gibran masih sejalan dengan mandat reformasi tahun 1998 dan amanat konstitusi. Amanat demokratisasi ekonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33," kata haris melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.
Haris menyebut pemerintah Prabowo sudah melakukan penyitaan terhadap aset koruptor. Salah satu buktinya yaitu penyitaan uang korupsi kasus CPO melibatkan Wilmar Group hingga makelar kasus di Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Haris menilai penyitaan aset koruptor wujud dari slogan gerakan reformasi yang tertulis di spanduk-spanduk bertebaran dan menggema dalam pidato-pidato di setiap mimbar unjuk rasa. Yakni, Sita Harta Koruptor untuk Subsidi Rakyat.
Di sisi lain, Haris juga menyebut bahwa Presiden Prabowo tak pernah mengurangi anggaran pendidikan. Haris mengatakan angaran pendidikan meningkat setiap tahun sesuai mandatori konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.
"Anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dan efisiensi dari TKD Non-Pendidikan dan anggaran daerah sebelumnya mengendap," sebut Haris.
Haris menegaskan sikap akan terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka ingin pemberantasan korupsi lebih progresif ke depannya.
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti (tengah). Foto: Istimewa.
"Pendekatan pemberantasan korupsi lebih progresif terkait korupsi terhadap sumber pendapatan atau penerimaan negara sejalan dengan mandat reformasi," ujar Haris.
Selain itu, Haris menyoroti pidato Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR, Rabu, 20 Mei 2026, sebagai bentuk komitmen demokrasi di era saat ini. Pihaknya mengapresiasi optimisme Presiden Prabowo untuk Indonesia ke depannya.
"Kalau kita bandingkan dengan pidato politik Presiden Prabowo dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei di DPR kemarin, saya kira itu adalah pidato yang sudah melampaui gagasan, pandangan, pikiran dan gerakansosial sepanjang Orde Baru dan Reformasi," kata Haris.