Malaysia Pertimbangkan Kurangi Subsidi BBM bagi Kelompok Berpenghasilan Tinggi

Kuala Lumpur: Malaysia mempertimbangkan mulai mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi kelompok berpenghasilan tinggi paling cepat bulan depan di tengah lonjakan biaya akibat fluktuasi harga minyak global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan tagihan subsidi bulanan pemerintah meningkat menjadi sekitar RM6 miliar atau sekitar Rp26,58 triliun per April, sehingga mendorong pemerintah mempertimbangkan skema bantuan yang lebih terarah.

Malaysia memperkirakan pasokan bahan bakar dan material penting lainnya masih akan menghadapi ketidakpastian selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, meski konflik di Timur Tengah berakhir, kata Akmal kepada CNA pada Selasa.

"Saat ini sangat fluktuatif. Karena itu perkiraannya bisa meningkat setiap minggu," ujarnya, dikutip dari Channel News Asia, Jumt, 8 Mei 2026.

Ia mengatakan proyeksi awal subsidi sekitar RM3 miliar per bulan ketika krisis Timur Tengah meningkat pada Maret kini telah melonjak tajam.

Kenaikan tersebut memberi tekanan terhadap keuangan negara dan memunculkan pertanyaan mengenai berapa lama pemerintah dapat terus melindungi konsumen dari kenaikan harga BBM.

Subsidi Tepat Sasaran

Malaysia kini diperkirakan harus mengeluarkan hingga RM6 miliar setiap bulan untuk mempertahankan subsidi dan mencegah beban biaya langsung dialihkan kepada rumah tangga.

Untuk saat ini, pemerintah menjamin pasokan BBM tetap aman hingga bulan depan. Pemerintah federal juga masih mempertahankan harga batas atas RM1,99 per liter untuk bahan bakar bersubsidi RON95 bagi seluruh warga Malaysia tanpa memandang tingkat pendapatan.

Sebelum konflik Timur Tengah pecah, pemerintah sebenarnya berencana mengurangi subsidi RON95 bagi 15 persen kelompok pendapatan tertinggi di negara itu.

Namun pada September tahun lalu, pemerintah mengatakan menerima "trade-off" dengan tidak memaksimalkan penghematan karena Malaysia saat itu menghadapi tekanan biaya hidup.

Perusahaan energi milik negara Petronas kini disebut tengah berupaya mengamankan pasokan yang cukup, sementara rencana lebih jelas untuk beberapa bulan ke depan diperkirakan akan diumumkan pertengahan Mei.

Akmal mengisyaratkan pemerintah ingin mempersempit cakupan subsidi sehingga masyarakat berpenghasilan tinggi dapat menanggung biaya bahan bakar yang lebih mahal.

"Seiring waktu, saya pikir kita harus membuat subsidi lebih tepat sasaran untuk memastikan masyarakat luas tetap menikmati manfaatnya dan biaya tetap stabil," katanya.

"Kita bisa membiarkan sebagian kelompok masyarakat yang mampu di tingkat lebih tinggi menanggung biaya tersebut."

Langkah itu akan menjadi perubahan besar dalam kerangka subsidi Malaysia yang selama ini dikritik karena dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi sekaligus membebani keuangan negara.

Malaysia Percepat Diversifikasi Energi

Selain reformasi subsidi, Malaysia juga mempercepat upaya diversifikasi energi guna mengurangi ketergantungan pada BBM impor di tengah lonjakan harga minyak.

Biodiesel menjadi salah satu fokus utama karena memungkinkan Malaysia memanfaatkan industri minyak sawitnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi gejolak pasar energi global.

Saat ini hanya sekitar 1,3 juta ton atau 6,5 persen dari total produksi minyak sawit tahunan Malaysia sekitar 20 juta ton yang digunakan untuk biodiesel, menurut Asosiasi Biodiesel Malaysia.

Akmal menambahkan fasilitas biodiesel yang ada saat ini juga belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih terdapat ruang untuk ekspansi. Meski demikian, ia mengingatkan pasar energi global kemungkinan akan tetap tidak stabil dalam waktu lama meski ketegangan geopolitik mereda.

"Mungkin dibutuhkan lebih dari 18 bulan bagi dunia untuk pulih. Bahkan situasinya mungkin tidak akan pulih seperti yang kita harapkan," ujarnya.

"Mungkin tidak ada lagi kondisi normal, ini adalah normal baru. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini."