Bahlil: Program BBM Etanol Dimulai Bertahap pada 2027

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran etanol 10 persen atau E10 mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi tahap awal sebelum implementasi mandatori E20 secara bertahap.
 
Menurut Bahlil, pemerintah telah menyusun kajian mengenai mandatori etanol sejak 2025 dan prosesnya kini hampir selesai. "Proposal untuk etanol mandatori ini sudah kita lakukan sejak 2025 dan kajian kita sudah hampir selesai. E20 itu dalam perencanaan yang kita akan tetapkan nanti sampai dengan 2028-2029," ujar Bahlil usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, dikutip dari Antara, Selasa, 21 Juli 2026.
 
Bahlil menjelaskan kebijakan pencampuran etanol ke dalam bensin bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya bensin. Namun, pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut tidak justru meningkatkan impor etanol.
 
Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan industri etanol domestik beserta rantai pasok bahan bakunya sebelum penerapan mandatori dilakukan secara penuh.
 
"Kita tidak ingin begitu kita terapkan E20 tapi etanolnya kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dulu," kata Bahlil.
 

(Menteri ESDM Bahlil Lahadalila. Foto: Metro TV/Kautsar)
 

Bahan baku dari komoditas lokal

 
Bahlil menyebut etanol akan diproduksi menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, seperti tebu, singkong, jagung, serta komoditas pertanian lainnya.
 
Dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah akan memfokuskan upaya pada pengembangan industri dan penyediaan pasokan bahan baku sebagai fondasi penerapan E20. "Satu-dua tahun ini kita melakukan persiapan, setelah itu kita mandatory full E20," ujar Bahlil.
 
Pemerintah akan menerapkan kebijakan pencampuran etanol secara bertahap, dimulai dari E10 sebelum berlanjut ke E20. Menurut Bahlil, skema tersebut mengadopsi pendekatan yang sebelumnya diterapkan dalam program biodiesel, yang berkembang dari B10, B20, B30, hingga kini B50.
 
Selain menyiapkan kebijakan mandatori, pemerintah juga mendorong pembangunan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri hilirisasi untuk memperkuat pasokan etanol nasional.
 
Bahlil mencontohkan model yang diterapkan di Brasil, di mana pabrik dapat mengalihkan produksi antara gula dan etanol sesuai perkembangan harga di pasar.
 
"Begitu harga etanolnya naik, dia akan di-switch ke etanol. Tapi begitu harga gulanya naik, dia akan switch ke gula. Jadi, dua model ini akan kita lakukan dan ini sedang dilakukan pematangan terhadap beberapa industri dan perusahaan yang akan kembangkan," tutur Bahlil.
 
Menurut pemerintah, model tersebut diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas industri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan bahan baku domestik.