Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Foto: Kemenlu RI
Fajar Nugraha • 13 February 2025 18:07
Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjelaskan mengenai efesiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya itu bukan untuk membatasi fungsi tugas kementerian.
"Terkait dengan efisiensi negara dan dampaknya kepada penanganan atau perlindungan untuk warga negara Indonesia (WNI) dan pekerjaan migran, mungkin yang perlu kita pahami bahwa efisiensi anggaran itu bukan ditujukan untuk mengurangi atau membatasi fungsi dari tugas kita," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, saat pemaparan Capaian Pelayanan dan Pelindungan WNI 2024, di Kemenlu RI, Jakarta, Kamis 13 Februari 2025.
"Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kita di kementerian seperti itu. Kita melihat kesempatan bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dalam berbagai pelaksanaan tugas termasuk dalam penanganan kasus-kasus," imbuh Arrmanatha.
Arrmanatha menegaskan pihaknya akan berupaya untuk melakukan perlindungan, mencari cara bagaimana pemerintah bisa melakukan efisiensi dan tentu dalam hal ini bisa lihat lagi apabila ada anggaran yang bukan selalu disusun Kita bisa melihat lacak kasus dan lacak kejadian.
Apabila nanti ada konflik yang besar sehingga membutuhkan untuk melakukan evakuasi dengan dana yang lebih besar, tentu ini akan mendapat perhatian untuk bisa dilakukan hal (seperti penambahan anggaran) itu.
"Tapi sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya contohnya ada kasus, ada konflik, kita gak cukup (dana) jadi diberikan tambahan anggaran untuk mengharuskan Untuk menyelesaikan itu," sebut Arrmanatha.
"Jadi buat kita lebih melihat bahwa kesempatan untuk melakukan efisiensi dan untuk melihat kembali apa yang kita bisa lakukan, jadi istilahnya mengurangi lemak-lemak lah dalam perlaksanaan tugas. Bukan berarti kita dengan adanya efisiensi anggaran kita akan mengurangi paket atau mengurangi hal dalam perlaksanaan kasus gitu," tegasnya.
Tapi Arrmanatha menegaskan Kemenlu RI akan tetap melakukan tugas sebaik mungkin, membantu dengan dukungan sebaik mungkin.
Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat mengatakan, dengan kebijakan efisiensi yang ada tetap bekerja dengan normal dan masih bisa menerima pertanyaan dari media.
“Sebagai bagian dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, menteri luar negeri akan berupaya melakukan hal yang penting secara nasional dengan berbagai macam dampak dan konsekuensinya,” ujar Roy, dalam keterangan pers reguler di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.
“Namun, tentu saja, setidaknya, Anda lihat seperti Bapak Presiden, kami masih ada di sini menerima pertanyaan dari media.Kami masih mencari dan bekerja,” imbuh Roy.
Roy menambahkan mungkin kemenlu akan melakukan penyesuaian sepenuhnya tanpa mengurangi hal-hal yang bersifat sangat penting.