Menteri BKKBN Sebut 71 Ribu Perempuan Indonesia Ingin Hidup Childfree

Malang: Sekitar 71 ribu perempuan di Indonesia menyatakan keinginan tidak memiliki anak atau memilih hidup childfree. Hal ini diungkapkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, dalam kunjungannya ke Kota Malang.

"Data menunjukkan ada 71 ribu perempuan Indonesia ingin childfree, ingin, ya. Tetapi saya meyakini, walaupun ingin, insyaallah tidak dilakukan," kata Wihaji di Malang, Selasa, 12 Agustus 2025.
 

Baca: Lima Negara dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi di Dunia

Wihaji menjelaskan keputusan untuk tidak memiliki anak ini umumnya didasari tiga alasan utama yakni faktor ekonomi, karier, dan pergeseran nilai-nilai sosial.

"Pertama, karena alasan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana pengasuhan anaknya nanti, termasuk biaya menggaji pengasuh,” jelas Wihaji.

Alasan kedua, lanjut Wihaji, terkait dengan tuntutan karier. Banyak perempuan merasa harus meninggalkan pekerjaan setelah memiliki anak karena minimnya dukungan pengasuhan.

Sementara faktor ketiga berkaitan dengan perubahan pandangan tentang kebahagiaan dalam kehidupan modern.

"Ada juga faktor peradaban baru. Kebahagiaan sekarang tidak harus dengan anak, tetapi bergeser. Ada yang merasa lebih bahagia dengan aktivitas lain, bahkan mengasuh boneka," tambah Wihaji.

Meski demikian, Wihaji menegaskan pemerintah tidak menilai childfree sebagai pilihan ideal untuk masa depan bangsa. Namun, fenomena ini tetap harus dipahami dan direspons melalui kebijakan yang tepat.

“Prinsipnya, saya meyakini untuk Indonesia, childfree itu bukan pilihan. Tetapi sebagai pemerintah, kami harus hadir menjawab keresahan mereka,” tegas Wihaji.

Sebagai respons, BKKBN menginisiasi program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), yang menyediakan fasilitas penitipan anak aman dan terjangkau bagi para ibu bekerja.

“Kalau mereka takut tidak ada yang mengasuh anaknya, kami buatkan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam program Tamasya ini. Termasuk untuk memastikan yang bekerja tetap bisa bekerja,” ungkap Wihaji.

Program Tamasya juga melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah mewajibkan setiap korporasi, terutama di sektor lingkungan seperti perusahaan sawit, untuk memiliki fasilitas Tamasya sebagai syarat perizinan dan bentuk tanggung jawab sosial.

“Supaya anak-anak mereka juga berhak mendapatkan pendidikan. Bapak atau ibunya tetap bisa bekerja, dan anaknya tetap mendapatkan pola asuh,” tutur Wihaji.

BKKBN juga mendorong perusahaan swasta, khususnya yang mempekerjakan banyak perempuan, untuk menyediakan fasilitas serupa.

"Terutama pabrik-pabrik yang pekerjanya banyak perempuan, kami minta untuk disiapkan Tamasya. Mungkin ada yang berbayar, dan kami menghormati itu," ujar Wihaji.