Askrindo Jaga Kualitas Bisnis di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Jakarta: PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memastikan kualitas bisnis tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun ini, yang dipicu oleh perang dagang AS-Tiongkok serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina.

Direktur Utama Askrindo M. Fankar Umran mengatakan, perlambatan ekonomi global yang juga dirasakan di Indonesia turut berdampak pada sektor perbankan. Kondisi ini tercermin dari melambatnya penyaluran kredit serta masih tingginya rasio kredit bermasalah (NPL).

Akibatnya, pertumbuhan premi asuransi kredit melambat, sementara tingkat klaim tetap tinggi. Dalam konteks asuransi kredit, ia menyebut, tantangannya bukan hanya pada penurunan premi, tetapi juga peningkatan klaim sebagai efek domino dari situasi global saat ini.

“Bahkan, dampak pandemi covid-19 masih dirasakan hingga sekarang, meskipun pandemi telah lama berlalu. Hal ini terjadi karena risiko dalam asuransi kredit bersifat lagging spill-over atau long tail effect,” ujar Fankar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Juni 2025.

Meski dihadapkan pada tantangan perlambatan, permintaan terhadap produk asuransi umum dan finansial tetap menunjukkan prospek positif, termasuk di sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Semakin besar penyaluran kredit ke sektor riil, semakin besar pula potensi pengembangan asuransi kredit,” tambahnya.
 

Baca juga:  Genjot Pembangunan Berkelanjutan, BUMN Konstruksi Siapkan Air Bersih

(Ilustrasi. Foto: Dok Askrindo)

Askrindo catat laba positif

Hingga April 2025, Askrindo mencatat kinerja positif dengan laba setelah pajak (EAT) tercatat sebesar Rp196 miliar atau tumbuh 205 persen secara year to date (YTD), sementara hasil underwriting mencapai Rp423 miliar atau meningkat 61 persen YTD.

Peningkatan ini berkat strategi inovatif, perluasan akses, serta penguatan literasi keuangan. Askrindo juga berkomitmen mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk sektor perumahan, memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan, perusahaan juga telah mempersiapkan diri menghadapi implementasi PSAK 117 dan optimistis terhadap arah kebijakan fiskal dan moneter, termasuk potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia.

“Penurunan suku bunga, misalnya, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Seiring meningkatnya penyaluran kredit, sektor riil dan UMKM berpotensi tumbuh lebih kuat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” tutup Fankar.