Operasional 3 SPPG di Bandung Barat Dihentikan

Bandung: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menghentikan sementara operasional tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas. Penghentian ini menyusul peristiwa keracunan massal yang menimpa ratusan siswa.

Ketiga SPPG yang ditangguhkan tersebut berlokasi di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Cipongkor; Kampung Pasirsaji, Desa Negalsari, Cipongkor; dan Desa Mekarmukti, Cihampelas. Diketahui, ketiga dapur tersebut selama ini bertugas menyuplai Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekolah serta ibu hamil dan menyusui.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa penghentian hanya bersifat sementara. “Tiga SPPG bermasalah di Cipongkor dan Cihampelas dihentikan sementara. Sedangkan SPPG lain masih kami evaluasi,” ujar Jeje di Cipongkor, Jumat, 26 September 2025.

Meski terjadi insiden keracunan, Jeje menekankan bahwa program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak akan dihentikan. Menurutnya, program ini memiliki manfaat besar untuk memenuhi gizi anak dan meringankan beban orang tua.

“Kami tidak menghentikan program, tapi melakukan perbaikan sehingga ke depannya tidak terulang kembali peristiwa keracunan,” jelasnya. Jeje menyebut sekitar 200 ribu siswa di Bandung Barat terbantu oleh program MBG, sehingga dampaknya tidak boleh meluas ke dapur lain yang sudah berjalan.

Pemkab Bandung Barat telah menetapkan peristiwa ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Penetapan status KLB dilakukan setelah keracunan massal melibatkan ratusan penerima manfaat program MBG.
 

Baca: 201 Ribu Siswa di Bekasi Sudah Terima Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, turun langsung dan bertemu dengan pengelola SPPG. Hasil investigasi sementara menduga keracunan berasal dari bahan baku ayam yang sudah tidak segar.

“Nanti akan dilibatkan Kementerian Pertanian, Kemenkes, BPOM, bahkan kepolisian. Kita lakukan investigasi, tapi secara umum yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Badan Usaha Penyedia (BUP). Cuma investigasi kita lakukan menyeluruh,” ungkap Cucun.

Investigasi lebih lanjut akan menentukan ada tidaknya unsur kelalaian, kesengajaan, atau bahkan sabotase. “Sanksi akan ditentukan nanti. Jika ada unsur kesengajaan apalagi sabotase jelas pidana. Kalau tidak ada unsur tersebut, sanksi paling administrasi atau penutupan,” tegasnya.

Cucun juga mengingatkan seluruh pihak dalam program MBG untuk tidak mencari keuntungan dengan menurunkan kualitas bahan baku. Ia menekankan pentingnya peran aktif ahli gizi dalam mengawasi proses produksi dari awal.

Cucun menilai terjadi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) pada proses produksi. Jarak waktu antara memasak yang dimulai pukul 23.00 WIB dengan waktu konsumsi dinilai terlalu lama. “Idealnya, waktu produksi MBG dengan jadwal konsumsi tidak lebih dari 4 jam,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Yayasan Rajib Putra Barokah, Ikbal Maulana Ramadan, menyatakan akan mengevaluasi penyajian MBG. Ikbal mengaku proses produksi selama ini tidak pernah mengalami kendala.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa daging ayam yang diduga menjadi penyebab masih dalam keadaan segar ketika tiba di dapur. “Tidak ada masalah, karena metode masak dari kejadian Senin ditarik ke dua minggu ke belakang itu sama metodenya, dan jamnya sama,” ucap Ikbal.