Publik Diajak Terus Kawal Agenda Reformasi Selama Pemerintahan Presiden Prabowo

Jakarta: Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menyebut agenda reformasi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto harus terus dikawal oleh berbagai elemen masyarakat. Ini penting guna memastikan komitmen terhadap reformasi benar-benar dijalankan.

"Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang tetap mendengar suara rakyatnya," ujar Noor Azhari dalam keterangannya, Selasa, 8 April 2025. 

Ia menilai komitmen Presiden Prabowo terhadap reformasi pemerintahan tidak perlu diragukan. Termasuk, soal reformasi TNI.

Menurut dia, Presiden Prabowo sejauh ini masih memegang prinsip reformasi yang telah diperjuangkan sejak awal. Ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan tujuh pemimpin redaksi media massa yang membahas berbagai isu strategis, termasuk revisi Undang-Undang (UU) TNI dan revisi UU Polri.

"Presiden Prabowo secara ksatria mengakui dirinya sebagai bagian dari ABRI dulu yang memilih mendukung reformasi. Ia sendiri menegaskan bahwa tidak akan mengkhianati perjuangan itu. Ini menunjukkan kesungguhannya dalam memastikan reformasi TNI tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Ia menganggap substansi utama dari UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025 bukan menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Melainkan, perpanjangan usia pensiun prajurit. 

"Perubahan ini penting untuk memastikan stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan dalam institusi TNI. Jika pergantian Panglima TNI dan lara Kepala Staf Angkatan terlalu sering, kebijakan pertahanan bisa terhambat," jelasnya.
 

Baca juga: Presiden Prabowo dan Megawati Bertemu Malam Ini

Noor Azhari menilai komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga keterbukaan dalam pembahasan revisi UU Polri juga patut diapresiasi. Presiden dinilai memahami keresahan publik mengenai transparansi. 

"Oleh karena itu, beliau memastikan bahwa dokumen resmi RUU Polri akan disebarluaskan secara berkala agar masyarakat bisa memantau dan memberikan masukan langsung, hal ini tentunya patut kita apresiasi," kata Noor.

Menurut dia, langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang responsif dan akuntabel. Kepala Negara disebut tidak hanya mendengar kritik, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menjawabnya. 

"Ini adalah bentuk kepemimpinan yang mendukung demokrasi dan kepercayaan publik," ujarnya.

Di bidang penegakan hukum, Noor Azhari mengapresiasi langkah cepat pemerintahan Prabowo dalam membongkar kasus-kasus besar yang merugikan negara. Dalam 150 hari pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai skandal besar di sektor energi dan lingkungan berhasil diungkap. 

"Ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini serius dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum secara adil," ujarnya.