Efektivitas Stimulus Ekonomi Bergantung pada Ketepatan Penyaluran

Jakarta: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai efektivitas stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun amat bergantung pada ketepatan sasaran dan kecepatan penyaluran.
 
Hal ini menurutnya penting mengingat masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau sektor informal serta risiko kebocoran bantuan yang berpotensi mengurangi dampak kebijakan tersebut.
 
"Ketepatan penyaluran bantuan stimulus dapat diukur melalui evaluasi terhadap dua jenis kesalahan utama," kata Rizal kepada Media Indonesia, dikutip Selasa, 2 Juni 2025.
 
Pengukuran tersebut yaitu inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika individu yang tidak memenuhi syarat justru menerima bantuan. Sedangkan, exclusion error terjadi saat individu yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak tercatat sebagai penerima.
 
Kedua jenis kesalahan ini, jelas Rizal, mencerminkan kelemahan dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
 
Rizal mengatakan dalam temuan evaluasi kementerian atau lembaga pemerintah menunjukkan masih adanya permasalahan serius, terutama terkait data ganda dalam daftar penerima bantuan sosial. Misalnya saja, temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penghapusan 52 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) diumumkan pada 18 Agustus 2021.
 
"Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam penyaluran, yang bisa berdampak pada efektivitas stimulus secara keseluruhan," jelasnya.
 
Selain itu, evaluasi juga menunjukkan masih terdapat penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali dalam berbagai program bantuan sosial, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pencatatan administrasi serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah.
 

Baca juga: Diskon Tarif Listrik Juni-Juni Dibatalkan, Ini Alasannya

(Ilustrasi subsidi listrik. Foto: dok PLN)
 

Tidak tepat sasaran

 
Di sisi lain, Rizal menegaskan exclusion error juga menjadi perhatian utama, di mana banyak masyarakat yang layak justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
 
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis berupa optimalisasi sistem digitalisasi data penerima bantuan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta peningkatan koordinasiantar lembaga untuk menyinkronkan dan memvalidasi data penerima manfaat.
 
Jika diimplementasikan secara baik dengan berbasis data yang akurat, stimulus ekonomi yang mencakup penyaluran bantuan sosial, subsidi upah, diskon transportasi, diskon tarif tol, dan insentif sektor padat karya berpeluang memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
 
"Stimulus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah," ungkap Rizal.