Sebagian Besar Satuan Pendidikan Berada di Zona Rawan Bencana

Jakarta: Sebanyak 72 ribu satuan pendidikan dan lebih dari 12 juta anak sekolah terdampak bencana dalam 15 tahun terakhir. Pengarusutamaan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) sangat penting dalam sistem pendidikan nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam sambutan yang dibacakan Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Dikdasmen Saryadi pada puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 26 April 2025.

“Dan tercatat lebih dari 2.500 sekolah setiap tahun dilaporkan terdampak bencana dalam kurun waktu lima tahun terakhir,” ujar Mu’ti seperti dikutip dari keterangan resmi pada Minggu, 27 April 2025.

Hasil pemetaan Kemendikdasmen dengan BNPB menunjukkan sebagian besar satuan pendidikan berada di zona rawan bencana. Lebih dari 400 ribu sekolah berada di daerah rawan gempa bumi, dan 200 ribu sekolah rawan bencana banjir.

Kemudian, 49 ribu sekolah di rawan bencana tanah longsor, 8 ribu sekolah berada di daerah rawan tsunami, dan 8 ribu di kawasan bencana letusan gunung api. Sebanyak 17 ribu sekolah berada pada rawan banjir bandang, serta 50 ribu sekolah berada di rawan bencana asap dan karhutla.

Selain itu, lebih dari 57 persen sekolah memiliki lebih dari dua ancaman bencana. “Lebih dari 25 juta siswa dan 1,5 juta guru berada di sekolah dengan ancaman bencana kategori sedang hingga tinggi,” kata dia.
 

Baca Juga:  Pesan Presiden Prabowo ke Seleksi SMA Taruna Nusantara: Harus Bersih, Tidak Ada Titipan

Mendikdasmen telah mengevaluasi dan mengidentifikasi adanya tiga tantangan utama dalam penciptaan resiliensi terhadap bencana. Pertama, ketahanan struktur bangunan sekolah yang belum merata.

Kedua, tata kelola risiko di sekolah masih lemah dari sisi perencanaan, pengawasan, hingga koordinasi saat terjadi keadaan darurat. Terakhir, kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan warga sekolah masih rendah.

“Ini termasuk di dalamnya edukasi kebencanaan, prosedur evakuasi dan kepemimpinan saat darurat,” ujar dia.

Dari tantangan yang ada, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong percepatan implementasi SPAB secara lebih masif dan integratif. Ada lima cara yang telah dirumuskan untuk mewujudkan SPAB.

Kelima cara tersebut, yaitu revitalisasi sarana dan prasarana; penguatan iklim sekolah yang adaptif terhadap risiko; integrasi literasi kebencanan dalam kurikulum dan pembelajaran; simulasi dan event tematik pembelajaran hidup nyata; serta peningkatan kapasitas guru dengan memasukan materi kesiapsiagaan dalam pendidikan profesi guru dan pelatihan guru sejak awal.

Sebanyak 7 ribu satuan pendidikan melakukan simulasi di Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025. HKB yang jatuh pada Sabtu, 26 April 2025, tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Lebih dari 1,4 juta warga melakukan secara serentak pada tanggal tersebut, tepat pukul 10.00 WIB di seluruh Nusantara.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengatakan sejak dicanangkan pada 2017, HKB berturut-turut pelaksanaannya meningkat dari sisi jumlah peserta.

“Bahkan HKB yang ke-9 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pesertanya sangat banyak, baik sekolah maupun secara perorangan,” ujar Suharyanto.
 

Baca Juga:  Editorial MI: Alarm Bahaya Integritas Bangsa

Pencapaian HKB 2025 diapresiasi Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Dia menyampaikan BNPB tidak hanya menekankan pada fase tanggap darurat tetapi juga aspek kesiapsiagaan bencana.

“Ini artinya mengurangi risiko, mengurangi korban dan tentu kita siap untuk selamat,” ujar Marwan Dasopang.

Pihaknya mendukung dan memberikan penguatan kepada BNPB dalam penanggulangan bencana. Komisi VIII DPR juga terus mengawal BNPB dalam penanganan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Marwan menambahkan pencapaian HKB tahun ini tidak hanya di tingkat nasional tetapi dunia. Peringatan ini menjadikan masyarakat siap dalam menghadapi bencana dan tangguh dan membangun kebersamaan.