DPR AS Siap Akhiri Shutdown dengan Meloloskan Paket Pendanaan Sementara

Washington: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 12 November 2025 mengambil langkah prosedural penting untuk mengakhiri shutdown pemerintahan terpanjang dalam sejarah negara itu. Mereka dijadwalkan untuk meloloskan paket pendanaan sementara guna memulihkan bantuan pangan, membayar ratusan ribu pegawai federal, serta mengaktifkan kembali sistem pengendalian lalu lintas udara yang lumpuh.

DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui langkah tersebut dengan suara 213 berbanding 209. Dukungan Presiden Donald Trump berperan besar dalam menjaga soliditas partainya, meski menghadapi penolakan keras dari Demokrat di DPR. Mereka kecewa karena kebuntuan panjang di Senat gagal menghasilkan kesepakatan memperpanjang subsidi asuransi kesehatan federal.

Delapan senator Demokrat pada Senin sebelumnya menyimpang dari sikap partai dan menyetujui paket pendanaan yang akan memperpanjang dana pemerintah hingga 30 Januari, mempertahankan jalur penambahan utang tahunan sekitar USD1,8 triliun terhadap total utang AS yang kini mencapai USD38 triliun.

“Saya merasa seperti berada dalam episode Seinfeld. Kami menghabiskan 40 hari dan saya masih tidak tahu jalan ceritanya,” ujar anggota DPR Partai Republik dari Arizona, David Schweikert, merujuk pada sitkom populer tahun 1990-an.

“Saya kira ini akan selesai dalam dua hari: semua orang akan bicara, marah, lalu kembali bekerja,” tambahnya. “Tapi kini, apa jadinya jika kemarahan berubah menjadi kebijakan?”

Polarisasi politik 

Mengutip dari Channel News Asia, Kamis, 13 November 2025, Fraksi Demokrat di DPR tetap menolak keras kesepakatan tersebut. Mereka geram karena kompromi Senat terjadi hanya beberapa hari setelah kemenangan pemilu penting di New Jersey, Virginia, dan New York City, yang semestinya memperkuat posisi tawar mereka untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan. 

Meskipun Senat dijadwalkan mengadakan pemungutan suara terkait subsidi pada Desember, Ketua DPR Mike Johnson tidak memberikan jaminan serupa.

Anggota DPR Demokrat Mikie Sherrill, yang baru terpilih sebagai Gubernur New Jersey, menyampaikan pidato perpisahan dengan menentang rancangan undang-undang pendanaan itu.

“Kepada rekan-rekan saya: jangan biarkan lembaga ini menjadi stempel merah upacara bagi pemerintahan yang mencabut makanan anak-anak dan mengambil layanan kesehatan dari rakyat,” ujar Sherrill. 

“Kepada seluruh warga negeri ini: tetaplah kuat. Seperti yang kami katakan di Angkatan Laut, jangan pernah menyerah pada kapal.”

Namun, hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan tidak ada pihak yang memperoleh kemenangan politik jelas dari krisis tersebut. Sebanyak 50 persen responden menyalahkan Partai Republik, sementara 47 persen menuding Partai Demokrat.

Pemungutan suara final diperkirakan digelar pada Rabu malam. Jika lolos, rancangan pendanaan akan dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Trump, yang telah menyatakan dukungannya.

DPR kembali bersidang setelah reses panjang sejak pertengahan September, langkah yang diyakini dimaksudkan untuk menekan Demokrat dalam kebuntuan ini. Agenda tersebut juga membuka jalan bagi pemungutan suara mengenai publikasi seluruh dokumen tidak rahasia terkait mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein, meskipun Johnson dan Trump sebelumnya enggan melakukannya.

Johnson juga melantik Demokrat Adelita Grijalva, yang menggantikan ayahnya, Raul Grijalva, setelah memenangkan pemilihan khusus di Arizona. Penandatanganan terakhirnya melengkapi petisi untuk memaksa pemungutan suara terkait dokumen Epstein, hanya beberapa jam setelah fraksi Demokrat merilis sejumlah dokumen baru.

Selain itu, paket pendanaan baru tersebut mencakup klausul yang memungkinkan delapan senator Republik menuntut ganti rugi atas dugaan pelanggaran privasi dalam penyelidikan federal terhadap serangan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. 

Ketentuan itu membuat pengambilan data telepon senator tanpa pemberitahuan menjadi ilegal secara retrospektif, dan memberi hak bagi pihak yang terdampak untuk menuntut Departemen Kehakiman hingga USD500.000, termasuk biaya hukum dan kompensasi lain.