Walkot Tangerang Ajak Warga Jaga Keamanan Lingkungan

Tangerang: Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan dan ketertiban umum dalam rangka menjaga kondusifitas di wilayah tersebut. Masyarakat diminta berperan aktif menjaga keamanan lingkungan.

Surat edaran dengan nomor 31721 Tahun 2025 itu diterbitkan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025 tentang pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). 

"Melalui surat edaran ini, seluruh aparatur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif menjaga keamanan lingkungan," kata Sachrudin di Kota Tangerang, Rabu, 10 September 2025.
 

Baca: Patroli Gabungan Polda Metro Jaya Kembali Sisir Sejumlah Titik di Jakarta

Sachrudin mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta aktif menjaga keamanan lingkungan. Sachrudin pun menegaskan penyampaian aspirasi tetap diperbolehkan. 

"Sepanjang dilaksanakan secara tertib, damai, dan sesuai peraturan perundang-undangan," jelas Sachrudin.

Melalui surat edaran tersebut, Sachrudin berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan Kota Tangerang yang aman, tertib, dan kondusif. "Saya berharap dengan kolaborasi bersama kita dapat mewujudkan Kota Tangerang yang semakin kondusif," ungkap Sachrudin.

Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menetapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya aparatur pemerintah diminta mengoptimalkan pelayanan publik dan mengurangi kegiatan seremonial untuk fokus pada aktivitas kemasyarakatan. 

Camat dan lurah diminta memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas wilayah. Satpol PP bersama perangkat wilayah diminta mengoptimalkan peran Satlinmas dan memperkuat kegiatan Siskamling. 

Patroli rutin di titik-titik strategis dan kawasan rawan keramaian ditingkatkan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta melakukan sosialisasi yang menyejukkan serta menangkal penyebaran berita bohong (hoaks).

Lembaga pendidikan diminta mengedukasi pelajar dan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai aturan.