Surabaya Libatkan Remaja Cegah Pernikahan Dini, Dispensasi Kawin Turun 61 Persen

Surabaya: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil menekan angka dispensasi kawin (diska) hingga 61,63 persen sepanjang 2024. Capaian ini merupakan buah dari inovasi sistemik, pendekatan berbasis masyarakat, dan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, termasuk melibatkan anak muda sebagai agen perubahan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa penurunan angka dispensasi kawin ini menunjukkan dampak nyata dari intervensi yang tepat, terutama pada wilayah dengan tantangan budaya yang kuat.

“Penurunan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen kota. Kita tidak hanya melarang, tapi mengedukasi dan memperkuat kapasitas masyarakat,” kata Eri, Jumat, 13 Juni 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, menyebut bahwa salah satu kekuatan utama dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak adalah pelibatan langsung para remaja.

“Pernikahan dini memutus hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berkarya. Karena itu, kami melibatkan semua pihak, termasuk anak-anak sebagai subjek aktif, agar mereka bisa saling mengedukasi dan menjaga satu sama lain dari praktik pernikahan usia dini,” ujar Ida.

Para remaja tidak hanya menjadi peserta, tapi juga berperan sebagai inisiator yang menyuarakan bahaya nikah muda melalui pendekatan dari anak ke anak. Mereka menyampaikan pesan edukatif di sekolah, komunitas, hingga lingkungan keluarga dengan cara yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Valencia, pelajar SMAN 1 Surabaya yang tergabung dalam Forum Anak Surabaya, menyampaikan bahwa edukasi kreatif memberi ruang bagi remaja untuk menyampaikan solusi mereka sendiri.

“Selain talkshow, kami juga mengisi lembar kerja yang berisi ide dan aspirasi kami. Ini membuat kami merasa benar-benar dilibatkan,” ujarnya.

Aron dari SMAN 12 Surabaya menambahkan, pendekatan ini membuka wawasan dan mendorong remaja mengembangkan potensi. “Daripada menikah muda, lebih baik fokus membangun masa depan,” katanya.

Aditya, Duta GenRe Surabaya dari SMAN 19, menyebut bahwa edukasi menjadi bekal penting bagi generasi muda di era bonus demografi. “Kami siap mendukung Pemkot membangun generasi yang sehat dan produktif,” tegasnya.

Kolaborasi dan Regulasi

Selain melibatkan remaja, Pemkot juga memperkuat regulasi dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Pengadilan Agama. MoU tersebut membatasi penerbitan surat keterangan belum menikah (N1) bagi pasangan di bawah usia ideal, dan mewajibkan mantan suami memberi nafkah pascacerai.

Jika kewajiban tersebut tak dipenuhi, Pemkot dapat memblokir KTP pelaku yang berdampak pada akses terhadap layanan BPJS hingga bantuan sosial.

Langkah ini didukung sistem Satu Data Digital yang mengintegrasikan data perceraian dan monitoring lapangan. Bahkan, Pemkot mengusulkan skema pembayaran nafkah di muka selama enam bulan hingga satu tahun.

Upaya ini juga disokong program seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), aplikasi Sayang Keluarga, kelas calon pengantin, Puskesmas Ramah Anak, serta sistem SSW Alfa. Semua terhubung dalam sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

Selain itu, program Kampung Ramah Perempuan dan Anak (KASRPA) di berbagai wilayah kota—yang meliputi Kampung ASI, Kampung Aman, Kampung Belajar, hingga pengawasan jam malam anak—turut memperkuat ekosistem pencegahan pernikahan dini.

“Setiap wilayah punya karakteristik berbeda. Di Surabaya Utara, kami gandeng tokoh agama agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima secara kultural,” jelas Ida.

Keberhasilan ini menjadi pijakan penting bagi Surabaya dalam mewujudkan visi sebagai kota dunia yang humanis, maju, dan berkelanjutan. Surabaya telah tergabung dalam UNESCO Aspnet Cities dan tengah memproses keanggotaan dalam Child Friendly Cities Initiative (CFCI) dari UNICEF.

“Surabaya tidak pernah berhenti berinovasi. Tapi kuncinya tetap satu: gotong royong dan kebersamaan,” tutup Eri.