Mahkamah Konstitusi Korsel Makzulkan Yoon, Dicopot dari Jabatan Presiden

Seoul: Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) menguatkan putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat 4 April 2025. Putusan itu mencopotnya dari jabatan atas pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat pada Desember.

“Putusan tersebut, yang dibacakan oleh penjabat kepala pengadilan Moon Hyung-bae dan disiarkan langsung di televisi, berlaku segera,” laporan dari Yonhap.

“Putusan juga mengharuskan negara untuk mengadakan pemilihan presiden dadakan untuk memilih pengganti Yoon dalam waktu 60 hari, yang diperkirakan banyak pihak akan jatuh pada 3 Juni,” imbuh laporan tersebut.

Yoon dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi pada pertengahan Desember atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember, mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen menolak keputusan tersebut dan memerintahkan penangkapan politisi.

Yoon membantah semua tuduhan.

Dengan digulingkannya Yoon, pemilihan presiden harus dilakukan dalam waktu 60 hari dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan terus menjabat sebagai penjabat presiden hingga presiden baru dilantik.

Putusan tersebut mengakhiri kekacauan politik selama berbulan-bulan yang telah membayangi upaya untuk menghadapi pemerintahan baru Presiden AS Donald Trump di saat pertumbuhan ekonomi melambat.

Secara terpisah, Yoon yang berusia 64 tahun menghadapi persidangan pidana atas tuduhan pemberontakan. Pemimpin yang tengah berjuang itu menjadi presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang ditangkap pada 15 Januari tetapi dibebaskan pada Maret setelah pengadilan membatalkan surat perintah penangkapannya.

Pada eklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, yang Yoon berpendapat diperlukan untuk membasmi elemen-elemen "anti-negara" dan dugaan penyalahgunaan mayoritas parlemen oleh Partai Demokrat oposisi yang menurutnya menghancurkan negara.

Yoon mencabut dekrit tersebut enam jam kemudian setelah anggota parlemen menentang upaya pasukan keamanan untuk menutup parlemen dan memilih untuk menolaknya. Yoon mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk sepenuhnya memberlakukan aturan militer darurat dan mencoba untuk mengecilkan dampaknya, dengan mengatakan tidak ada yang terluka.

Protes terjadi selama berbulan-bulan, dan masih belum jelas apakah kekacauan politik yang dipicu oleh pernyataan darurat militer Yoon akan diredakan oleh putusan pengadilan.