Dedi Mulyadi Ungkap Masih Banyak Masalah Sosial yang Harus Dibenahi di Jabar

Bandung: Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut masih banyak masalah sosial yang perlu diselesaikan di Kota Bandung bahkan Jawa Barat. Di antaranya adalah anak-anak yang terpaksa mengamen atau berjualan di persimpangan jalan demi mendapatkan uang untuk makan sehari-hari.

Menurut Dedi, Kota Bandung yang merupakan ibu kota provonsi seharusnya menjadi etalase Jawa Barat. Hal tersebut merupakan salah satu masalah sosial yang masih banyak ditemui di Kota Bandung dan harus diselesaikan.

"Masih banyak anak terlantar, masih ada anak minta-minta, ngamen, kemudian masih banyak orang tidur di pinggir jalan. Kota ini ibu kota provinsi etalase bagi keberadaban masyarakat Jabar sehingga apa yang harus dilakukan ke depan segera problem ini diselesaikan," kata Dedi di Kota Bandung, Minggu malam, 19 Agustus 2024.
 

Baca: Elektabilitas Ridwan Kamil hingga Ahok Belum Mampu Kalahkan Anies

Dedi mengatakan permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui anggaran provinsi yang nantinya tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur tapi juga untuk menyelesaikan problem sosial.

"Itu harus diselesaikan, dituntaskan, digarap satu-satu, memang tidak akan cepat menyelesaikan tetapi tiap hari ada 100 orang diselesaikan (problem sosial) minimal ada 10 yang berubah. Ini kota harus bersih," jelasnya.

Tak hanya problem sosial, Dedi juga menyoroti soal pembangunan di Kota Bandung. Baginya kota ‘kembang’ harus kembali teduh dengan cara menjaga gunung yang ada di sekelilingnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, tata ruang juga akan menjadi fokus yang harus segera dibenahi. Sebab kondisi gunung yang mulai gundul dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan bencana.

“Peradaban berbenton kemajuan kalau ada musibah selesai semua gak ada artinya, sehingga harus terintegrasi antara Kota Bandung, Lembang, Subang Ciater,” ungkapnya.

Ke depan Dedi akan mendorong pemerintah pusat dan BUMN untuk tidak memberikan izin kerja sama kepada pihak yang tidak memiliki kualifikasi memadai dalam mengelola kawasan hutan dan perkebunan seperti di daerah Lembang dan Ciater.

"Ini tata ruang gak karuan mana daerah gunung, penambangan dan industri, harus dipilah dibuat segmentasi masing-masing agar tidak terjadi kekacauan," ujarnya.