Chevron Belum Jual Aset di Myanmar

Myanmar: Chevron mengaku masih memiliki aset di Myanmar, termasuk sebagian dari ladang gas lepas pantai yang merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan energi negara tersebut.

Chevron mengatakan pada Januari 2022, pihaknya akan keluar dari Myanmar. Pada Februari 2023 pihaknya setuju untuk menjual asetnya di sana, termasuk 41,1 persen saham di ladang gas Yadana Myanmar, kepada MTI Energy Kanada dengan harga yang tidak diungkapkan.

Namun perusahaan tersebut mengatakan kepada Reuters minggu ini, mereka masih memiliki aset tersebut. Chevron memastikan keluarnya mereka dari Myanmar dilakukan secara teratur kata seorang juru bicara, yang tidak memberikan batas waktu kapan hal itu akan terjadi dan tidak menunjukkan apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan penjualan ke MTI.

"Kami telah menandatangani perjanjian untuk menjual kepemilikan perusahaan di seluruh aset Myanmar dan keluar dari negara tersebut. Ketentuan perjanjian bersifat rahasia," kata juru bicara tersebut, dilansir Channel News Asia, Jumat, 3 November 2023.

Chevron mengatakan pihaknya menjual ke MTI melalui anak perusahaannya Et Martem Holdings, yang berbasis di Bermuda. MTI, yang mendapat tekanan dari para aktivis atas rencana pembelian saham Yadana milik Chevron, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Grup minyak dan gas Prancis, Total Energies, meninggalkan proyek gas Yadana pada 2022, yang meningkatkan kepemilikan Chevron dari 28 persen menjadi 41,1 persen. Pemangku kepentingan lainnya adalah operator PTTEP, unit perusahaan energi nasional Thailand PTT, dan MOGE Myanmar, yang dikendalikan oleh junta.

Terletak di Teluk Martaban, ladang Yadana telah menghasilkan sekitar enam miliar meter kubik gas per tahun, sekitar 30 persen di antaranya dipasok ke MOGE untuk keperluan domestik dan 70 persen diekspor ke Thailand.

Pada 2021, Total dan Chevron menangguhkan sejumlah pembayaran dari Yadana yang seharusnya diterima junta Myanmar, sehingga mendapatkan pujian dari aktivis pro-demokrasi.

Krisis Myanmar

Myanmar berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih pada 2021. Tindakan keras terhadap para pembangkang telah memunculkan gerakan perlawanan nasional yang didukung oleh beberapa tentara etnis minoritas.

Kelompok hak asasi manusia dan pakar PBB menuduh militer melakukan kekejaman terhadap warga sipil dalam upayanya menghancurkan perlawanan. Junta mengatakan mereka memerangi teroris dan mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan permusuhan.

Chevron, yang pada 2021 melobi anggota parlemen dan pejabat pemerintah AS untuk melindungi kepentingannya di Myanmar dari sanksi, tidak mengomentari sanksi tersebut, selain mengatakan pihaknya mematuhi undang-undang dan peraturan.

Pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada perusahaan minyak negara Myanmar, MOGE, mulai 15 Desember 2023, sebagai tindakan langsung pertama terhadap perusahaan tersebut yang bertujuan melemahkan junta militer yang mengendalikannya. Tidak ada kepastian apakah sanksi tersebut dapat berdampak pada Chevron.