Sidang Korupsi Timah, Hakim Pertanyakan Mahalnya Sewa Smelter Swasta

Jakarta: Sidang korupsi di IUP PT Timah yang menjerat artis Harvey Moeis, terus bergulir. Majelis Hakim mempertanyakan penyebab mahalnya sewa smelter swasta, berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pertanyaan itu diajukan pada saksi ahli JPU Suaedi selaku Auditor Investigasi dari BPKP atas terdakwa Helena, Riza Pahlevi, Emil Ermindra, dan MB Gunawan. Suaedi menjelaskan bahwa data harga pokok produksi yang didapat dari PT Timah jika dibandingkan dengan sewa smelter swasta.

"Kami semakin yakin bahwa terdapat kerugian juga, karena si pemain yang sama bilang smelter itu harganya paling sekian gitu, tidak sebesar ini," jelas Sauedi dalam persidangan yang dikutip Kamis, 14 November 2024.
 

Baca: Sidang Korupsi Timah, Hakim Tegur Auditor BPK

Hakim meminta keterangan lebih detail dari ahli mengenai perhitungan yang tidak wajar, sehingga memberikan kesimpulan sewa smelter yang dilakukan PT Timah kemahalan.

"Yang dikerjasamakan itu nilainya USD3.700 sampai USD4.000. Akhir 2020 bagaimana keterangan saksi di persidangan itu mengalami penurunan sampai di angka USD2.500 dan USD2.700 Stressing kami itu adalah hitung-hitungannya," tanya Hakim.

Hakim juga mempertanyakan variabel apa yang membuat harga sewa smelter tersebut dinilai lebih mahal. Utamanya, jika dibandingkan dengan menggunakan smelter milik PT Timah sendiri.

"Kalau itu adalah kemahalan, variabel apa saja. Tolong jelaskan variabel apa saja, kemudian bisa tersimpulkan bahwa itu adalah kemahalan. Itu yang kita butuhkan itu dari ahli, jadi tidak perlu lagi membaca-bacakan BAP," tanya Hakim.

Saat Sauedi ingin menunjukan perhitungannya, dirinya menyebut hal tersebut terdapat di laporan hasil audit di halam 33. Namun, JPU menolak untuk menunjukan hasil audit tersebut.

"Di laporan kami halaman 33. Laporan hasil audit," kata Sauedi.

"Itu sebagai alat bukti kami Majelis," kata JPU saat memotong penjelasan ahli.

Hakim pun mempertanyakan kepada JPU kenapa laporan hasil audit tersebut tidak ingin diperlihatkan di dalam persidangan.

"Apakah saudara (JPU) memang tidak mau memperlihatkan," tanya Hakim.

"Ini salah satu alat bukti, jadi tidak kami perbanyak dan kami perlihatkan di persidangan," jawab JPU.

"Untuk surat ini tidak bisa kami perbanyak seperti bukti lain, tapi kalau mau ditunjukan bisa ditunjukan," tambah JPU.

"Kalau bisa diperlihatkan di slide silahkan, karena ini terbuka untuk umum. Umum aja bisa menilai apalagi kita di persidangan," kata Hakim.

"Jadi ada ketakutan apa JPU tidak mau kasih lihat," timpal Penasihat Hukum Terdakwa.

"Dibuka aja tidak ada yang perlu ditutupi. A diperlihatkan aja," kata Hakim.