Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Muncul wacana beberapa tokoh dan kelompok masyarakat akan mengadakan aksi unjuk rasa menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, berharap kalaupun aksi tersebut dilakukan bisa berlangsung dengan baik, tidak anarkis dan mengganggu keamanan, serta tidak stabilitas negara.
"Begitu juga dengan pihak Kepolisian akan dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai SOP dalam memberikan keamanan bagi para peserta aksi," kata Fernando Emas dalam keterangan pers, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Dia menjelaskan sebaiknya seluruh masyarakat Indonesia mampu menghargai jasa dan dedikasi yang sudah diberikan oleh para pemimpin Indonesia, termasuk kepada Presiden Joko Widodo.
"Memang di akhir masa jabatannya, ada beberapa situasi yang dianggap mencederai legacy yang dilakukan oleh Jokowi selama hampir 10 tahun seperti perubahan persyaratan capres/cawapres dan upaya perubahan persyaratan calon kepala daerah. Namun sebaiknya masyarakat juga mampu menghargai karya yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama memimpin Indonesia," jelasnya.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang coba memecah belah bangsa dengan melakukan provokasi sehingga mengganggu stabilitas negara karena akan merugikan semua pihak.
"Selanjutnya mari kita berikan kesempatan kepada Prabowo untuk melanjutkan pemerintahan selama 5 tahun kedepan dengan membantu memuluskan masa transisi dari Jokowi dengan menjaga situasi yang damai," ungkapnya.
Menurut informasi yang dihimpun, pada 14 Oktober 2024 beberapa tokoh di antaranya Faizal Assegaf, Said Didu, Refly Harun, dan lainnya akan menggelar kegiatan dialog kebangsaan di Balai Sarbini dan demo BEM SI di depan Istana yang menyerukan kritisi Presiden Jokowi dan keluarganya.
Streaming