Menlu Tata Tegaskan Politik Luar Negeri Indonesia Tetap Berkesinambungan

Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha C. Nasir menegaskan Indonesia akan melanjutkan kebijakan politik luar negeri yang telah dijalankan pada masa kepemimpinan Menlu sebelumnya, Sugiono.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Tata, sapaan akrab Arrmanatha, saat ditemui awak media di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

“Mandat kita yang dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Dan tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Bapak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden,” kata Menlu Tata.

Menlu Tata mengatakan, kesinambungan politik luar negeri menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas suatu negara. Menurut dia, politik luar negeri Indonesia memiliki mandat yang jelas dan perlu dijalankan secara konsisten dari tahun ke tahun.

“Kemlu, polugri itu memiliki mandat yang jelas. Dan suatu negara yang memiliki polugri yang stabil, dari tahun ke tahun itu stabil, itu adalah negara yang baik. Dan itu adalah Indonesia,” ujarnya.

Dorong Reformasi Sistem Multilateral

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Tata turut menyoroti pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030.

Menurut Menlu Tata, pencalonan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih aman dan stabil.

“Pencalonan kita sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2029–2030 itu kembali lagi menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan partisipasi aktif dalam menciptakan dunia yang lebih aman, lebih stabil,” kata Tata.


Menlu Arrmanatha Nasir sesaat usai dilantik. Foto: Metrotvnews.com

Ia menambahkan, pencalonan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat multilateralisme sekaligus mendorong reformasi sistem multilateral.

“Ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong reformasi sistem multilateral,” ujarnya.

Indonesia sebelumnya telah mengumumkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029–2030. Dalam proses tersebut, Indonesia mengusung tema “Fostering Unity, Advancing Peace” dan telah melakukan pendekatan kepada sejumlah negara untuk memperoleh dukungan.

Menlu Tata sendiri turut terlibat dalam upaya tersebut sebelum menjabat sebagai Menlu. Pada Maret 2026, ketika masih menjadi Wakil Menlu, ia melakukan penggalangan dukungan dari negara-negara Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS) untuk pencalonan Indonesia di DK PBB.

Dengan posisi barunya sebagai Menlu, agenda tersebut kini menjadi salah satu prioritas diplomasi Indonesia yang akan diteruskan Menlu Tata.