Pengamat: Presiden RI Punya Batasan untuk Dukung-Mendukung Capres-Cawapres

Ribuan relawan Joko Widodo (Jokowi) mengikuti musyawarah rakyat yang berlangsung di gedung Istora Senayan, Jakarta. Musyawarah rakyat ini akan menentukan arah pilihan politik relawan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Bahkan, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada relawannya dalam menentukan kriteria capres pada 2024. Salah satunya, ialah pemimpin yang memiliki sosok yang mampu memajukan Indonesia dari sisi mana saja. 

Menanggapi itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menegaskan bahwa seyogyanya seorang presiden punya batasan untuk dukung-mendukung.

“Dukungan itu yang memang harus ada batasan jelas, dukung-mendukung itu dalam konteks pribadi ya bisa tapi dalam konteks sebagai presiden ya harus ada batasannya,” ungkap Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (14/5/2023).

Hal itu lantaran dukung-mendukung bisa menyebabkan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.

“Karena dengan jabatannya presiden bisa menggunakan struktur dan infrastruktur negara untuk kepentingan dukung-mendukung itu,” tuturnya.

Ujang membeberkan bahwa batasan-batasan dukung-mendukung itu harus jelas dan diperhatikan oleh Jokowi. Karena sebagai pribadi dan posisinya sebagai presiden bakal sulit dipisahkan.

“Dukung-mendukung secara pribadi itu boleh tetapi dukung-mendukung sebagai presiden dikhawatirkan akan menggunakan struktur untuk kepentingan mendukung-dukung. Jangan sampai diterabas oleh Jokowi,” tandasnya.