Mensos: Wacana Bansos untuk Kelas Menengah Masih Proses Pemetaan Data

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menanggapi tentang wacana kelas menengah yang akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) karena efek dari kenaikan PPN sebesar 12 persen. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang memetakan data mengenai hal tersebut. 

“Kita sedang memetakan data. Datanya nanti kalau sudah selesai pasti akan disampaikan kepada publik siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan siapa yang tidak. Jadi kita tidak bisa hanya berdasarkan bayangan kita dan angan-angan kita, tapi benar-benar berdasarkan data dan datanya ini sekarang sedang digodok oleh BPS (Badan Pusat Statistik),” ungkapnya di Jakarta, Minggu, 1 Desember 2024. 

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya belum mau berandai-andai mengenai bansos untuk kelas menengah ini. Untuk itu, pihaknya masih menunggu data dan juga arahan terkait dengan wacana ini. 

“Saya belum berani berandai-andai ya. Tapi yang jelas kita pastikan datanya dulu. Setelah itu baru kita susun intervensinya. Tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga bersama kementerian dan lembaga yang lain. Sekarang kan sudah ada program kan di setiap kementerian dan lembaga. Tinggal nanti kalau sudah jadi data tunggal nanti akan dipetakan semua di lihat kelas mana akan masuk,” tegasnya. 
 

Baca juga:  Mensos Target Tugas dari Prabowo Soal Penyatuan Data Sosial Ekonomi Selesai Desember

Nantinya, BPS dikatakan akan membuat kriteria dari masyarakat yang berada di kelas menengah, khususnya yang mengalami status naik atau turun kelas. 

“Jadi yang membuat kriteria adalah BPS nanti ada ukuran-ukurannya siapa yang masuk kelas menurun dan mana yang dari bawah naik kelas. Kan ada yang turun kelas ada yang naik kelas. Jadi dinamis sekali data itu. Tapi setidak-tidaknya dalam satu tahun itu kan sudah bisa kita programkan sebelumnya,” jelas Gus Ipul. 

Untuk pelaksana programnya sendiri menurut Gus Ipul yang akan melaksanakannya bukan hanya Kemensos. “Pelaksananya tidak hanya Kemensos. Nanti bergantung arahan Presiden. Tapi salah satunya adalah Kementerian Sosial,” lanjut dia.