Menteri Saudi: Tidak Boleh Ada 'Slogan Politik' saat Ibadah Haji

Riyadh: Pemerintah Arab Saudi telah menegaskan kembali pendiriannya bahwa ibadah haji merupakan murni acara keagamaan, bukan tempat untuk mengekspresikan pandangan politik. Jemaah diminta untuk fokus beribadah selama berada di tanah suci.

"Haji adalah untuk beribadah, bukan untuk slogan politik apa pun," kata Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq Al-Rabia, mengutip dari laman The New Arab pada Sabtu, 8 Juni 2024.

Ia menegaskan bahwa kerajaan Arab Saudi berkomitmen memastikan ibadah haji "mewujudkan tingkat pengabdian, ketenangan, dan spiritualitas tertinggi."

Pernyataan Menteri Tawfiq merupakan tanggapan terhadap seorang jurnalis yang bertanya kepadanya mengenai aturan dan tindakan hukuman terkait pemasangan "slogan politik dan sektarian."

Respons kerajaan disampaikan di saat jutaan orang dari seluruh dunia menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji, setelah Mahkamah Agung Saudi mengumumkan bahwa ibadah haji tahun ini akan dimulai pada 14 Juni. Sementara Iduladha, yang menandai berakhirnya ibadah haji, akan jatuh pada 16 Juni.

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam, kewajiban bagi semua Muslim untuk melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup jika mereka sehat dan mampu secara finansial untuk melakukannya.

Meski merupakan hal biasa bagi pihak berwenang untuk memastikan tidak ada simbol politik yang ditampilkan selama ibadah haji, pernyataan Menteri Tawfiq telah menimbulkan pertanyaan apakah larangan itu merujuk pada perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Bulan lalu, pemerintah Arab Saudi dilaporkan meningkatkan penangkapan warga yang mengkritik Israel di media sosial, lapor Bloomberg mengutip beberapa pejabat dan aktivis.

Meski Arab Saudi tidak secara resmi mengakui Israel, spekulasi telah tersebar luas mengenai potensi kesepakatan normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv menyusul langkah serupa oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pada Februari lalu bahwa normalisasi dengan Israel tidak akan terjadi tanpa gencatan senjata di Gaza dan langkah-langkah menuju pembentukan Negara Palestina.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 36.700 warga Palestina dan melukai sedikitnya 83.000 lainnya sejak Oktober 2023 sama. Pengeboman Israel telah menghancurkan Gaza dan meratakan banyak permukiman warga.

Baca juga:  Lebih dari 183 Ribu Calon Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Suci