Pemerintah DIY Klaim Bakal Bantu Selesaikan Kasus Penahanan Ijazah

Yogyakarta: Kasus penahanan ijazah sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertambah. Setelah awal Oktober 2024 diadukan ke LBH Yogyakarta sekitar 200, saat ini sudah ada ratusan kasus serupa menyeruak.

Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Beny Suharsono, mengatakan informasi yang didapatkan ada sekitar 500 kasus penahanan ijazah. Ia mengatakan pemerintah berjanji menyelesaikan kasus itu secara bertahap.

"Psti akan kami tangani, jangan khawatir kalau itu. Itu mayoritas swasta," kata Beny, Sabtu, 2 November 2024. 

Beny meminta orang tua atau siswa yang merasa ijazahnya ditahan bisa melapor. Menurut dia, laporan secara lengkap akan membantu proses pencarian solusi. 

"Kalau ada informasi, lengkap, benar, tepat, akurat tidak mengadu (adu domba), kami selesaikan," jelasnya.

Kasus sekolah menahan ijazah itu dikabarkan akibat persoalan tunggakan biaya sekolah. Ia mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran dari APBD untuk membantu menyelesaikannya. 

"Kalau misalnya belum bayar SPP berat juga kan Pemda juga, bayar SPP dari awal sampai akhir, misalnya. Tapi kalau hanya menahan ijazah gara-gara iuran apa, sedikit, selesai," ungkapnya.

Terbaru Ombudsman Perwakilan DIY menerima aduan penahanan 278 ijazah, pada akhir bulan lalu. Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi menegaskan sekolah tak boleh melakukan penahanan ijazah. 

"Di Perda (peraturan daerah) jelas, sekolah dilarang mengaitkan hak-hak siswa atas pendidikan yang dia tempuh termasuk ijazah tidak boleh dikaitkan dengan administrasi dan lainnya," kata Budhi. 

Sebelum itu, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) menyebut ada 200 lebih ijazah alumnus SMA/K di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ditahan pihak sekolah. Kondisi itu terjadi baik di sekolah negeri maupun swasta. 

"Akibatnya, banyak siswa yang ijazahnya ditahan oleh sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau tidak dapat melamar pekerjaan," kata Koordinator AMPPY, Yuliani pada 10 Oktober 2024.