Konsensus Kebangsaan Menjamin Peningkatkan Partisipasi Perempuan di Ruang Publik

Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menekankan partisipasi perempuan dalam institusi sosial dapat dimulai dari elemen terkecil seperti keluarga dan komunitas. Dari institusi itu, perempuan diharapkan mampu memberi kebaruan dalam penentuan arah dan kebijakan untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara.

"Perempuan harus mampu mengambil peran di berbagai bidang, karena sejatinya perempuan itu adalah tiang negara," kata Rerie di depan para anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di sela kunjungan peserta ASEAN Confederation Of Woman's Organization (ACWO) Forum di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

Menurut dia, perempuan yang sehat dan tangguh akan mampu mewujudkan keluarga sejahtera. Ujungnya, membentuk negara yang kuat. 

Ia mengungkapkan sejarah mencatat bahwa dalam bidang politik, perempuan di kawasan ASEAN memiliki rekam kepemimpinan eksekutif yang menggerakkan perubahan. misalnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-5 Indonesia, Corazon Aquino pernah menjabat sebagai Presiden kesebelas, dan Gloria Macapagal Arroyo sebagai Presiden ke-14 Filipina. 

Rerie, mengatakan perempuan ASEAN juga berperan penting di bidang ekonomi. Khususnya, dalam pembangunan ekonomi masyarakat di era berkembangnya teknologi informasi saat ini.

"Dalam sejarah Indonesia, perempuan berperan penting dalam upaya menciptakan perdamaian, mempertahankan keamanan melalui bidang-bidang yang digeluti," ujar legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu.

Reri mengungkapkan eksistensi para sultana di Aceh dan para ratu di Jawa di masa kerajaan Nusantara meneguhkan bahwa perempuan mampu memberi kebaruan dalam berbagai bidang. Seperti politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengungkapkan, Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN pada 2017 diterbitkan untuk menegaskan kembali komitmen bersama terhadap agenda Women, Peace, and Security (WPS).

Meski perempuan berperan signifikan, kata Rerie, dalam beberapa bidang utama  kehidupan sosial kemasyarakatan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perempuan saat ini. Misalnya, terkait polemik afirmasi dan partisipasi politik serta kesetaraan, konflik pemilihan umum, perlindungan bagi pembela HAM perempuan, serta perlindungan bagi perempuan adat.

"Menyelisik situasi dalam negeri perempuan sebagai tiang keluarga mesti menempatkan setiap tantangan dan keseluruhan konteks peristiwa dalam bingkai konsensus kebangsaan," jelas dia.

Rerie menegaskan konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia dengan kewajiban yang melekat dalam napas kesetaraan dan perlindungan secara menyeluruh. Pancasila sebagai dasar dan ideologi kehidupan berbangsa mengedepankan intisari gotong-royong dalam rangka perwujudan kapabilitas manusia berbasis spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, dialog dan keadilan.