Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, Sekda Bali: Sudah Direstui Istana

Denpasar: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membenarkan adanya pencopotan baliho pasangan calon presiden serta bendera dan atribut partai politik yang terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo di Balai Desa Batubulan dan Pasar Bulan, Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali. 

Dewa menjelaskan tindakan tersebut demi menjaga kondusifitas Bali. Menurutnya, pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut sudah disepakati seluruh pihak terkait dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) persiapan kedatangan Presiden Jokowi. Dalam rapat itu melibatkan pihak Istana.

"Jadi sudah disepakati bersama bahwa lokasi-lokasi kunjungan kenegaraan harus dibersihkan dan dirapikan dengan baik. Termasuk keberadaan baliho, spanduk dan alat sosialisasi lain yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan Presiden kita bersihkan dalam radius 200 meter," jelas Dewa, Rabu, 1 November 2023.

Ia menuturkan pihak Istana mengetahui dan merestui pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di lokasi kunjungan Jokowi. Menurutnya lagi, hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan kabupaten setempat, yakni Kabupaten Gianyar sebagai titik lokasi sejumlah kunjungan kepala negara.

"Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang dalam radius 200 meter. Karena itu untuk menjaga netralitas acara tersebut dari nuansa politik, maka semua alat sosialisasi politik diminta dibersihkan sementara di lokasi acara," jelas dia.

Oleh karena itu, ia menugaskanKepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan jajaran untuk turun langsung menertibkan alat sosialisasi yang berada dalam radius tersebut. Ia menekankan upaya pembersihan di sekitar lokasi kunker Presiden RI bukan hanya pada alat sosialisasi capres-cawapres tertentu tapi semua alat sosialisasi baik milik capres-cawapres, partai ataupun caleg.

"Mohon masyarakat bisa memahami dengan baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai upaya politik tendensius. Kami di Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini," tegas Dewa Indra.